Evaluasi LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024, Fraksi PKB Dorong Sektor Pangan Jadi Prioritas

SURABAYA (Lentera) — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur mendorong agar Pemprov menguatkan pembangunan sektor pangan khususnya pada sektor pertanian. Dorongan itu disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna, Rabu (09/04/2025). 

Di satu sisi, Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Aliyadi Mustofa, memberikan penghargaan atas capaian-capaian positif Pemprov Jatim sepanjang tahun anggaran 2024. “Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian kinerja dan sejumlah keberhasilan yang telah diraih sepanjang tahun 2024,” ungkap Aliyadi Mustofa.

Aliyadi Mustofa menyebutkan, berbagai indikator pembangunan menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), maupun penguatan daya saing daerah. Namun demikian, Fraksi PKB tetap menegaskan pentingnya evaluasi kritis terhadap beberapa sektor strategis, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus dari Fraksi PKB adalah pangan. Menurutnya, sebagai provinsi agraris dengan potensi pertanian yang sangat besar, Jawa Timur harus menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai pilar utama pembangunan daerah.

“Kami mendorong agar pembangunan sektor pangan dikuatkan, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dalam aspek distribusi, perlindungan petani, serta hilirisasi produk pertanian. Jawa Timur harus menjadi lumbung pangan nasional yang berdaulat, tidak hanya cukup pangan, tapi juga mandiri dan sejahtera petaninya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta pengurangan angka kemiskinan ekstrem yang masih ditemukan di beberapa wilayah tapal kuda dan daerah tertinggal.

“Capaian yang telah diraih memang patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat kita lengah. Pemerintah harus tetap hadir di tengah-tengah rakyat, terutama kelompok rentan dan yang tinggal di wilayah tertinggal. Pemerataan pembangunan harus menjadi ruh utama dari seluruh program,” pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita | Editor : Lutfiyu Handi