Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Efektivitas Program Pelatihan Rp 98 Miliar Tanpa Bukti Penyerapan Kerja
SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengkritisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang dinilai belum transparan dan minim evaluasi berbasis data, diantaranya program pelatihan tenaga kerja yang menelan anggaran Rp 98,75 miliar yang dinilai tidak bukti penyerapan tenaga kerja.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono menyayangkan tidak adanya data penyerapan kerja pasca-pelatihan, padahal program pelatihan tersebut seharusnya menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran terbuka khususnya di kalangan usia produktif.
“Program pelatihan tenaga kerja memang penting, tapi jika tidak disertai data outcome seperti seberapa banyak peserta yang benar-benar terserap di dunia kerja maka ini patut dipertanyakan efektivitasnya,” ungkap Guntur Wahono, Kamis (10/4/2025).
Menurut Guntur, anggaran besar tanpa ukuran keberhasilan yang jelas berisiko menimbulkan pemborosan fiskal. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi program, apalagi menyangkut sektor strategis seperti ketenagakerjaan.
“Kalau hanya melatih tapi tidak ada kejelasan kemana para peserta setelahnya, ini bisa jadi program seremonial belaka. Kita perlu keberlanjutan, bukan hanya formalitas anggaran terserap,” tegas politisi dari Dapil Blitar-Tulungagung tersebut.
Selain soal pelatihan kerja, Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi berbagai indikator pembangunan lainnya yang belum menunjukkan hasil maksimal meskipun anggaran besar telah digelontorkan. Salah satunya adalah angka partisipasi murni pendidikan menengah, yang hanya mencapai 65 persen meski sektor pendidikan mendapat alokasi Rp 3,4 triliun
Guntur menegaskan Pemprov Jatim perlu melakukan pembenahan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan program, evaluasi kinerja harus berbasis data konkret bukan sekadar laporan naratif.
“Tanpa reformasi dalam tata kelola anggaran, publik akan kehilangan kepercayaan. Kami tidak ingin uang rakyat habis tanpa dampak nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
