Terkait Skandal CCTV di Toilet Siswi SMAN 1 Masopati, DPRD Jatim Tegaskan Sekolah Harus Jadi Tempat Aman

SURABAYA (Lentera) – Kasus penemuan kamera tersembunyi di toilet perempuan SMAN 1 Maospati menuai kecaman keras dari DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menilai insiden tersebut sebagai peringatan serius tentang lemahnya sistem pengawasan di lingkungan pendidikan, serta bentuk nyata pelanggaran terhadap hak dan privasi anak.

Deni Wicaksono menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang paling aman dan nyaman bagi peserta didik. Alih-alih melindungi, kata dia, respons lamban pihak sekolah serta adanya pernyataan yang menyarankan siswa untuk 'ikhlas' justru memperlihatkan lemahnya keberpihakan terhadap korban.

"Ini bukan kasus sepele. Ini adalah pelanggaran berat terhadap privasi dan rasa aman siswa di lingkungan sekolah. Pemasangan kamera di ruang privat seperti toilet adalah tindakan kriminal dan tidak bisa ditoleransi," ungkap Deni, Rabu (16/04/2025).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini juga menambahkan bahwa pihak sekolah seharusnya bersikap tegas, terbuka, dan proaktif dalam memberikan pendampingan kepada siswa yang menjadi korban potensi kekerasan berbasis digital. 

"Kalau sekolah menyuruh siswa ‘mengikhlaskan’, itu justru pernyataan yang memalukan. Harusnya sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi siswanya, bukan menyuruh diam dan menerima begitu saja," tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Jatim mendesak agar Polda Jawa Timur turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Deni menyebut, meskipun kamera tidak dilengkapi memory card, itu bukan alasan untuk menghentikan penyelidikan. Ia menilai kasus ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU ITE, sehingga perlu penanganan hukum yang serius.

"Saya minta aparat dan KPAI turun langsung. Jangan tunggu viral dulu baru bertindak. Kejadian ini harus jadi peringatan bahwa sistem pengawasan di sekolah harus dievaluasi total," ujarnya.

DPRD Jatim juga akan segera memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meminta penjelasan resmi terkait skandal ini. Selain itu, Deni mendorong agar pemerintah provinsi segera menyusun protokol pengamanan dan perlindungan siswa di seluruh satuan pendidikan.

Menurutnya, selain memberi sanksi kepada pihak yang lalai, kejadian ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan lingkungan sekolah secara menyeluruh.

"Kami ingin kejadian ini tidak berhenti pada reaksi sesaat. Harus ada sistem perlindungan yang nyata, terstruktur, dan dijalankan secara disiplin oleh seluruh sekolah," pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita

Editor : Lutfiyu Handi