PALANGKA RAYA (Lentera) – Pemerintah Pusat berencana untuk membangun sekolah rakyat sebagai solusi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menilai sekolah rakyat belum menjadi kebutuhan mendesak untuk Kota Palangka Raya
Namun rencana tersebut menuai berbagai respons, termasuk dari Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, yang mengatakan fungsi utama dari sekolah rakyat sejatinya sudah dijalankan oleh sekolah- sekolah negeri yang ada.
"Menurut saya langkah ini belum menjadi kebutuhan mendesak untuk Kota Palangka Raya, karena program pendidikan gratis sudah mencakup seluruh lapisan warga," papar Arif, Rabu (23/4/2025).
Ia mengatakan bahwa sistem pendidikan di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masih mampu mengakomodasi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
Arif berpendapat, daripada membentuk lembaga baru, lebih baik perhatian pemerintah lebih difokuskan pada peningkatan mutu untuk sekolah yang sudah ada.
"Peningkatan ini seperti pada perbaikan kualitas pengajaran, peningkatan sarana prasarana, hingga dukungan anggaran," ungkapnya.
Lebih lanjut Arif menekankan jika pembangunan sekolah rakyat bukan sekadar membangun gedung. Untuk mewujudkannya diperlukan perencanaan yang menyeluruh dan matang. Termasuk ketersediaan guru, pendanaan, hingga kesiapan lahan dan infrastruktur.
Namun demikian, sebagai wakil rakyat ia akan mendukung setiap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Tapi harus dipertimbangkan apakah kondisi sekolah negeri saat ini memang tidak mencukupi sehingga perlu didirikan sekolah rakyat.
Ia menegaskan perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah negeri yang sudah ada sebelum kebijakan baru diterapkan.
"Selain itu, seluruh pemangku kepentingan agar terlebih dahulu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah sebelum memutuskan kebijakan yang besar tersebut," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
