19 June 2025

Get In Touch

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Ingatkan Pegawai PPPK yang Baru Dilantik untuk Profesional dan Berdedikasi

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiyatmoko saat menghadiri penyerahan SK PPPK Pemkot Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiyatmoko saat menghadiri penyerahan SK PPPK Pemkot Surabaya.

SURABAYA (Lentera)— Sebanyak 1.840 pegawai resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila, Senin (28/4/2025), dan disaksikan sejumlah pejabat Pemkot Surabaya serta anggota DPRD Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memberikan apresiasi atas perjuangan para tenaga honorer tersebut.

Ia berharap, status baru sebagai PPPK menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

"Saya berharap 1.840 pegawai yang hari ini menerima SK bisa meningkatkan effort-nya. Produktivitas kerja harus ditingkatkan, bukan malah menurun," kata Yona saat ditemui usai acara, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, perjalanan panjang para tenaga honorer merupakan bukti dedikasi dan kesabaran luar biasa. Untuk itu, ia menekankan pentingnya menjadikan momentum ini sebagai pelecut semangat untuk bekerja lebih profesional dan berkontribusi maksimal bagi kemajuan Surabaya.

"Perjalanan mereka tidak mudah. Ada yang lebih dari 15 tahun menjadi tenaga honorer, dan baru sekarang berkesempatan menjadi PPPK," tuturnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini juga mengingatkan, para PPPK yang kini mengemban tanggung jawab besar sebagai aparatur negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Komisi A DPRD Surabaya akan terus mengawasi kinerja PPPK, memastikan mereka bekerja sesuai semangat reformasi birokrasi.

Ia juga mendorong agar dinas-dinas terkait aktif melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap para PPPK, serta menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD, khususnya dalam mendukung implementasi program-program kerakyatan di lapangan.

"Kita ingin seluruh program di masyarakat berjalan efektif. Salah satu kuncinya adalah SDM aparatur yang kompeten, profesional, dan berdedikasi tinggi," tutupnya.

Diketahui, ribuan pegawai yang menerima SK kali ini sebelumnya berstatus tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Bahkan, ada di antara mereka yang harus menunggu lebih dari 15 tahun untuk akhirnya resmi diangkat menjadi ASN non-PNS melalui jalur PPPK.

Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.