SURABAYA (Lentera) - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur 2024 DPRD Jawa Timur menyoroti lemahnya transparansi pengelolaan dan tingginya risiko bisnis di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai hasil evaluasi yang difokuskan pada efektivitas manajemen dan keberlanjutan usaha yang dinilai belum sebanding dengan modal yang digelontorkan.
Anggota Pansus, Suli Daim menekankan pentingnya kejelasan sumber pendapatan dan tata kelola dalam tubuh BUMD, seperti Petrogas dan PT Jatim Grha Utama (JGU).
"Petrogas memang penyumbang dividen kedua setelah Bank Jatim, tapi belum jelas apakah ini hasil tata kelola yang sehat atau faktor-faktor eksternal. Ini yang sedang kami dalami,” ungkap Suli Daim, Rabu (30/4/2025).
Politisi PAN tersebut menyinggung permasalahan bisnis yang membelit unit usaha milik JGU, yakni Puspa Agro. Menurutnya, kegagalan mencapai titik impas dan pola bisnis yang stagnan membuat BUMD tersebut harus segera direformulasi.
“Puspa Agro terus dirundung persoalan yang mengganggu jalannya bisnis, kami akan merekomendasikan agar pola bisnisnya dirombak total,” terangnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Pansus, Abdul Halim menyebut evaluasi terhadap kinerja OPD dan BUMD tidak semata soal angka, tetapi menyangkut kolaborasi lintas sektor yang memengaruhi capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Dari 11 IKU diantaranya indeks theil dan gini ratio yang tidak tercapai.
“Kita ingin tahu mengapa dua indeks penting itu gagal dicapai, karena ini menyangkut kerja kolektif bukan kerja personal,” ujar Halim.
Pansus memastikan evaluasi ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk Gubernur Jawa Timur, guna memperkuat arah kebijakan BUMD ke depan, terutama dalam hal transparansi keuangan dan efektivitas usaha.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
