10 May 2025

Get In Touch

Terminal Kargo Jombang Akan Jadi Lokasi Sekolah Rakyat, Dibangun Tahun Ini

Terminal Kargo di Desa Tunggorono Jombang yang direncanakan untuk lokasi gedung Sekolah Rakyat.(Sutono)
Terminal Kargo di Desa Tunggorono Jombang yang direncanakan untuk lokasi gedung Sekolah Rakyat.(Sutono)

JOMBANG (Lentera) - Terminal Khusus Kargo di Desa Tunggorono, Kecamatan/Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai lahan yang akan digunakan untuk lokasi gedung Sekolah Rakyat. Bahkan pembangunan direncanakan akan dimulai tahun ini.

Kepastian itu disampaikan Sekdakab Jombang Agus Purnomo. "Pemerintah pusat sudah memilih lokasi tersebut dari tiga opsi yang kami usulkan," kata Agus Purnomo, Jumat (9/5/2025).

Menurut Agus Purnomo, sebelumnya pemkab mengusulkan tiga opsi lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pertama, lahan milik Pemkab di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Kedua, gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, dan terakhir Terminal Khusus Kargo di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.

”Lahan yang ada di Denanyar luasannya kurang dari 5 hektare. Demikian juga gedung PSBR. Jadi yang akhirnya dipilih lahan terminal barang yang mempunyai luasan 5,1 hektare,” katanya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang juga sudah melakukan survei kelayakan atas lahan terminal kargo yang terletak di Jalan Prof Dr Nurcholis Majid tersebut. ”Untuk terminal kargo sendiri nanti akan dipindahkan ke Kecamatan Perak,” bebernya.

Dia mengungkapkannya, Kabupaten Jombang menjadi nomor 65 tahap pertama untuk pembangunan Sekolah Rakyat se-Indonesia.

Rencananya proses pembangunan dilakukan tahun ini.  Untuk anggaran pembangunan, Agus menyebut dialokasikan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 200 miliar.

”Targetnya pembangunan tuntas akhir tahun ini, sehingga masa transisi perpindahan dari gedung SKB (Sanggar Kegiatan Bersama) di Kecamatan Mojoagung bisa tepat waktu,” tegasnya.

Pemkab Jombang sendiri terus mematangkan persiapan pendirian Sekolah Rakyat.

Saat ini seleksi siswa sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)  terus dilakukan. Dari hasil seleksi, jumlah siswa yang berminat melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Khususnya jenjang SMP 63 siswa dan SMA 67 siswa.

Padahal, Pemkab Jombang dibatasi untuk menyeleksi 50 siswa per jenjang. ”Untuk jenjang SD memang baru 16 siswa, namun kami yakin semakin kita gencar sosialisasi akan semakin banyak yang berminat," papar Agus yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Jombang ini. (*)

Reporter: Sutono
Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.