SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di 17 kabupaten/kota, yang dinilai sebagai wilayah rentan secara sosial dan ekonomi.
Fraksi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar segera mengambil langkah konkret, terarah, dan kolaboratif untuk mengatasi ketimpangan yang terus berlanjut.
Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati menjelaskan bahwa ketimpangan antar daerah tercermin dari kegagalan pencapaian dua indikator penting, indeks gini dan indeks theil yang menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan antarindividu dan antardaerah. Keduanya gagal mencapai target selama beberapa tahun terakhir.
"Fraksi PKS berpendapat bahwa kebijakan pemerataan pembangunan dan pemerataan antar wilayah harus dilakukan perbaikan yang fundamental," ungkap Lilik, Selasa (20/05/2025).
Lilik menilai, kebijakan fiskal melalui program-program APBD 2024 belum sepenuhnya mampu menjadi stimulan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, PKS mendorong pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar dan perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di pedesaan.
Lebih lanjut, Lilik menegaskan pentingnya penguatan program bantuan sosial dan bantuan keuangan berbasis desa yang terintegrasi, untuk mengerek daya beli masyarakat sekaligus memperbaiki distribusi pembangunan.
"Harus segera dilakukan, mengingat tren indeks gini dan indeks theil yang tidak mencapai target selama bertahun-tahun," terangnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih berada di angka 4,1%, dengan tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada lulusan SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Kondisi ini disebut memerlukan solusi berbasis sektor riil dan pendidikan vokasi.
"Kami mendorong perhatian pada sektor-sektor penyerap tenaga kerja tinggi seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, akomodasi makanan-minuman, dan konstruksi," jelasnya.
Namun, perhatian utama Fraksi PKS ditujukan kepada 17 kabupaten/kota di Jatim yang memiliki angka pengangguran dan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Fraksi PKS meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus dan memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut.
"Perlu kolaborasi intensif lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan BUMN/BUMD, agar penanganan ketimpangan lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
