SURABAYA (Lentera) – Komisi A DPRD Surabaya menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot), yang akan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat Rukun Warga (RW) guna menekan angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Saat ini, Pemkot Surabaya sedang menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pos kamling berbasis kolaborasi bersama pihak kepolisian dan TNI. Konsep ini mengadopsi pendekatan Kampung Tangguh yang sempat sukses saat pandemi COVID-19. Nantinya, akan ada masing-masing satgas di setiap RW, dan ada 500 RW yang akan menjadi pilot project dalam kegiatan ini.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menilai penguatan pengawasan di tingkat kampung memang perlu ditingkatkan.
"Potensi kejahatan itu tidak mengenal waktu. Maka dari itu, satgas RW harus dibentuk dan mampu memantau kondisi kampung selama 24 jam,” ucap Kahfi ketika ditemui Lentera di ruangannya, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, keberadaan satgas RW harus dibekali kemampuan mengenali gejala kejahatan, serta memahami cara pelaporan yang tepat ke pihak berwenang. “Satgas tidak boleh asal rekrut. Harus ada pelatihan khusus, termasuk cara membaca gerak-gerik pelaku kejahatan. Jangan sampai mereka tidak punya mental menghadapi situasi genting,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mengingatkan, agar pembentukan satgas ini tidak tumpang tindih dengan fungsi aparat yang sudah ada seperti Satpol PP, Babinkamtibmas, maupun Babinsa. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kejelasan payung hukum dan struktur kerja dari satgas tersebut.
“Harus diformulasikan cantolan hukumnya, begitu juga dengan model pelatihan turunannya. Ini penting agar satgas juga paham prinsip dasar seperti praduga tak bersalah dan prosedur penangkapan,” imbuhnya.
Di samping itu, Kahfi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, misalnya melalui pemasangan CCTV secara swadaya atau menghidupkan kembali budaya ronda malam.
Ia menekankan kewaspadaan warga meningkat setelah ada kasus pencurian, dan hal itu perlu dikelola menjadi sistem keamanan yang berkelanjutan.
“Pemkot perlu berkomunikasi dengan para RW dan tokoh masyarakat. Identifikasi wilayah rawan seperti curanmor dan pelajari kelemahannya,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui tahun ini belum ada alokasi anggaran untuk CCTV dalam pokok pikiran (Pokor) dewan.
"Harapannya itu kembali (anggaran CCTV) dianggarkan, diprogramkan kembali untuk kita salurkan ke kampung-kampung yang membutuhkan," harapnya.
Kahfi juga mengingatkan pemasangan CCTV harus disertai sistem pemantauan terpusat, yang tentu membutuhkan anggaran tambahan.
“Yang jadi pertanyaan, siapa yang akan monitor CCTV? Kalau relawan, biasanya tidak berjalan efektif. Harus ada stimulasi atau honor minimal. Satgas tidak bisa sepenuhnya berjalan kalau tidak ada dukungan operasional, apakah dari pemerintah atau urunan warga,” ungkapnya.
Jika memang tidak memungkinkan, menurut Kahfi, warga bisa kembali mengaktifkan jadwal ronda sebagai alternatif.
"Kunci dari semua ini adalah partisipasi aktif masyarakat" tambahnya.
Di sisi lain, Kahfi menyoroti pentingnya peran Satpol PP dalam mendukung sistem keamanan kampung. Ia menyarankan agar Satpol PP di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat dilibatkan secara aktif, misalnya dengan membuat jadwal keliling dan membentuk pos-pos keamanan.
“Tanpa pendampingan dari pemerintah, partisipasi warga tidak akan tumbuh. Untuk kampung-kampung yang rawan, perlu ada treatment khusus dengan pendampingan Satpol PP,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Kahfi menegaskan pembentukan Satgas RW harus disiapkan secara matang, dari segi hukum, SDM, hingga pembiayaan.
“Karena ini bukan sekadar ronda, tapi bentuk nyata perlindungan warga dari potensi kejahatan yang semakin kompleks,” tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
