MALANG (Lentera) - DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat melakukan evaluasi terhadap konsep pelaksanaan wisuda di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani secara finansial oleh acara seremonial tersebut.
"(Evaluasi dengan Pemkot) Iya. Tentu kami akan cari jalan tengahnya seperti apa dan bagaimana. Sehingga di tahun ajaran berikutnya sudah ada format yang bagus untuk diterapkan, sederhana, dan tetap mengesankan untuk kegiatan perpisahan," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Suryadi, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, Komisi B membuka ruang dialog dan aduan dari masyarakat, khususnya wali murid, terkait kegiatan sekolah yang berpotensi memberatkan secara finansial. Tak terkecuali, acara wisuda yang dinilainya menjadi polemik tahunan di banyak sekolah.
Suryadi juga mengkritisi penggunaan istilah "wisuda" yang menurutnya lebih tepat digunakan dalam konteks pendidikan tinggi. Ia menyarankan agar sekolah mengembalikan tradisi pelepasan siswa ke bentuk yang lebih efisien, misalnya upacara sederhana di lingkungan sekolah.
"Dulu kita kenalnya pelepasan atau perpisahan, bukan wisuda. Kalau pun harus dilaksanakan, ya cukup di sekolah masing-masing. Ada contoh yang baik, satu sekolah hanya menggelar upacara sederhana, tapi tetap bermakna. Itu jauh lebih efisien," katanya.
Lebih lanjut, Suryadi mengatakan efisiensi menjadi semangat yang terus digaungkan pemerintah saat ini. Maka dari itu, sekolah juga diharapkan tidak menyusun kegiatan yang hanya menambah beban biaya tanpa urgensi yang jelas.
Soal apakah perlu ada batasan nominal agar pelaksanaan wisuda tidak memberatkan, Suryadi menyatakan hal itu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tiap lembaga. Ditegaskannya, pihak yang paling paham situasi adalah pihak sekolah itu sendiri.
"Jumlah siswa dan kondisi ekonomi wali murid itu kan berbeda-beda. Maka idealnya sekolah menyesuaikan. Prinsip utamanya, jangan memberatkan," katanya.
Disinggung mengenai perlunya wisuda di tingkat SD dan SMP, Suryadi menyebut meski zaman telah berubah, pelaksanaan pelepasan siswa tetap bisa disesuaikan agar tidak sekadar ikut-ikutan tren. Menurutnya, makna pendidikan tidak diukur dari kemewahan seremoni.
"Banyak cara kok untuk merayakan kelulusan tanpa harus mewah. Yang penting, ada penghargaan dan kebersamaan," ucapnya.
Suryadi juga menilai polemik wisuda SD-SMP sudah menjadi persoalan rutin tahunan yang tak kunjung selesai. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi serius, termasuk potensi regulasi resmi oleh Pemkot terkait pelaksanaan wisuda atau pelepasan siswa di jenjang dasar.
Ia juga turut mengimbau agar wali murid tidak ragu menyuarakan keberatan sejak awal. Hal ini penting agar keputusan sekolah tidak ditentukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan suara orang tua.
"Wali murid juga harus berani menyampaikan keberatan sejak awal. Jangan setelah keputusan diambil baru merasa terbebani. Lembaga pendidikan juga harus terbuka untuk berdialog," tegasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)