MALANG (Lentera) - Kota Malang baru mampu memenuhi 37 persen kebutuhan beras warganya, dengan luas sawah 788 hektare yang aktif ditanami padi.
"Total luasan sawah di Kota Malang 985 hektare, yang aktif ditanami padi sekitar 788 hektar. Sisanya ditanami tanaman pangan, holtikultura. Hasil dari 700an hektare itu sekitar 15 ribu ton padi kering panen setahun, sementara kebutuhan beras masyarakat Kota Malang 40 ribu ton," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, Jumat (30/5/2025).
Diakui Slamet, untuk mencukupi kebutuhan beras warga Kota Malang, pemerintah daerah mengandalkan kerja sama dengan daerah penghasil beras di Jawa Timur. Selain itu, pihaknya juga mengandalkan distribusi beras yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog). Dengan sumber utama berasal dari daerah sekitar seperti Kabupaten Malang, Blitar, Kediri, Lumajang, hingga Situbondo.
"Pasokan dari Bulog sejauh ini masih aman karena mereka juga punya kewajiban menyerap gabah petani dengan harga plafon minimal Rp6500 per kilogram," tambah Slamet.
Namun, tantangan ketahanan pangan Kota Malang tidak berhenti pada soal produksi. Ancaman terhadap keberlangsungan lahan pertanian kini juga semakin nyata. Seiring dengan alih fungsi sawah menjadi kawasan perumahan dan permukiman, terutama di wilayah Tunggulwulung dan Lowokwaru.
Slamet tidak menampik adanya perubahan fungsi lahan sawah milik pribadi menjadi perumahan. Meski begitu, ia memastikan lahan pertanian yang merupakan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan tetap dipertahankan.
"Kalau aset Pemkot, kami pertahankan untuk pertanian. Saat ini ada sekitar 15,5 hektare sawah milik pemerintah kota," tegasnya.
Upaya untuk menjaga ketahanan pangan lokal pun terus dilakukan melalui berbagai program dukungan kepada petani. Pada tahun 2025 ini, Slamet menyebutkan, Dispangtan Kota Malang telah menyalurkan sejumlah bantuan.
Mulai dari 5.000 kilogram benih padi, 300-600 kilogram benih jagung, alat mesin pertanian, jaring pelindung bulir padi, hingga racun tikus.
Slamet juga memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan melalui koordinasi dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian. Petani diminta aktif dalam menyusun usulan kebutuhan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang diajukan setiap tahun.
"Untuk tahun ini, berdasarkan usulan 2024, jatah pupuk subsidi kita meliputi 501 ton urea dan 657 ton NPK. Itu sudah cukup sesuai dengan kebutuhan petani kita, yang jumlahnya sekitar 2.000 orang," paparnya.
Di sisi lain, Slamet juga menekankan tidak menutup kemungkinan terkait opsi pembelian lahan pertanian oleh Pemkot Malang, untuk menambah aset sawah produktif. Namun, keputusan tersebut menurutnya membutuhkan pertimbangan anggaran dari APBD Kota Malang.
"Bisa saja, tapi itu nanti di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Tapi kan butuh melihat proporsi anggaran apakah mampu atau tidak," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)