TRENGGALEK (Lentera) – Sebanyak 71 kepala keluarga (KK) di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek akan direlokasi usai bencana tanah longsor yang merenggut enam nyawa.
Selain karena tempat tinggal mereka berada di zona rawan, warga juga mulai merasa tidak aman dan berharap relokasi bisa segera terealisasi. Pemkab Trenggalek bersama pemerintah provinsi tengah mematangkan rencana tersebut, dengan memperhatikan aspek keamanan dan jarak lokasi baru dari sumber mata pencaharian warga.
"Tanah relokasi sudah diusulkan oleh Kepala Desa dan Pemprov Jawa Timur menyatakan siap, seperti kasus-kasus sebelumnya," ujar Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Senin (2/6/2025), usai rapat koordinasi di Gedung Bawarasa.
Ia menegaskan bahwa lokasi yang akan dipilih harus benar-benar aman, tidak berada di kawasan dengan kontur tanah dan batuan yang berisiko longsor. “Prioritas relokasi sebanyak 71 KK, karena wilayah tempat tinggal mereka rawan. Topsoil-nya tipis dan batuannya juga berisiko sliding,” imbuhnya.
Meski akan dipindahkan, bupati yang akrab disapa Mas Ipin ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kedekatan lokasi baru dengan sumber penghidupan warga. “Yang paling penting, warga berharap lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat mereka bekerja,” katanya.
Sementara itu, usulan titik lokasi relokasi dari pihak desa masih menunggu kajian Badan Geologi. Pemkab Trenggalek menilai lahan yang ditawarkan sebelumnya masih kurang ideal. “Desa mengusulkan titik, tapi kemiringannya di atas 30 sampai 45 persen. Kalau dilakukan cut and fill, biayanya malah lebih mahal dari membangun rumah,” ujar Bupati.
Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro, membenarkan rencana relokasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebagian warga akan pindah ke lahan milik sendiri, sementara lainnya akan menempati tanah yang disiapkan pemerintah.
“Sekitar 71 KK akan direlokasi. Ada 15 KK yang sudah siap di lahan sendiri, sisanya 57 KK mengikuti program pemerintah. Mereka mau direlokasi karena tidak punya pilihan. Setiap kali hujan turun, mereka cemas dan memilih mengungsi,” tutur Sugeng.
Sugeng menambahkan, satu titik relokasi sudah dibahas bersama BPBD dan Perhutani, namun belum final karena masih menunggu verifikasi keamanan dari Badan Geologi. “Kalau lokasi itu dinyatakan aman, maka kami harap relokasi bisa segera berjalan,” pungkasnya.
Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH
.jpg)