Fraksi Gerindra Soroti Ketimpangan dan Efektivitas Anggaran dalam Pertanggungjawaban APBD Jatim

SURABAYA (Lentera) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya terhadap pengawasan dan pembangunan daerah yang berkeadilan, atas pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Eko Wahyudi menyampaikan sikap politik yang tegas untuk memastikan anggaran publik dijalankan secara efektif, adil, dan berpihak pada kebutuhan nyata rakyat Jawa Timur.

“Sebagai wujud komitmen terhadap fungsi pengawasan serta kontribusi konstruktif dalam pembangunan daerah, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan sejumlah catatan penting sebagai bagian dari pertimbangan politik dalam menyetujui Raperda ini,” ungkap Eko, Selasa (03/06/2025).

Salah satu isu utama yang disoroti adalah potensi penurunan ruang fiskal, akibat diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Fraksi Gerindra menilai hal ini harus segera diantisipasi, dengan strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas fiskal Jawa Timur.

“Oleh karena itu, perlu disusun langkah-langkah strategis yang berkesinambungan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan fiskal Provinsi Jawa Timur,” lanjutnya.

Dalam aspek penerimaan daerah, Gerindra mendorong penguatan basis data, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai dasar untuk memperjuangkan keadilan fiskal di tingkat nasional.

"Hal ini penting sebagai dasar advokasi ke Pemerintah Pusat dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi Jawa Timur," tegasnya.

Eko juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang belum optimal. Fraksi Gerindra mendorong tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pemanfaatan aset sebagai sumber pendapatan yang produktif.

"Kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti temuan BPK secara konkret, sekaligus mengoptimalkan potensi aset daerah sebagai sumber pendapatan yang lebih produktif," ujarnya.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menilai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu mendapat perhatian serius. Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih rendah. Gerindra mengusulkan audit independen terhadap BUMD strategis seperti PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih.

Tidak hanya dari sisi pendapatan, pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Indeks Theil yang belum mencapai target, Eko menegaskan bahwa alokasi anggaran harus lebih berpihak pada keadilan spasial.

"Kami mendorong penyusunan anggaran yang lebih berpihak pada keadilan spasial dan kebutuhan nyata masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais