Soal Vaksin TBC, DPRD Jatim Minta Pemerintah Hindari Kebijakan yang Timbulkan Keresahan Publik

SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat luas seperti rencana uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) jenis M72.

Menurutnya, kebijakan kesehatan harus berbasis pada kajian ilmiah yang kuat dan mempertimbangkan aspek sosial serta keagamaan, terutama di daerah dengan masyarakat mayoritas Muslim seperti Jawa Timur.

“Para kiai dan alim ulama merespons dari beberapa hal tadi itu. Saya sepakat bahwa segala sesuatu kebijakan yang sebelum menjadi evidence-based secara kajian ilmiah maupun kajian secara agama, karena kita mayoritas Islam, agar pemerintah ini tidak mengeluarkan statement yang meresahkan masyarakat,” ungkap Puguh, Selasa (03/6/2025).

Politisi PKS tersebut menyebut bahwa keresahan masyarakat salah satunya dipicu oleh pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto usai menerima kunjungan tokoh internasional, Bill Gates. Dalam pernyataan tersebut, Indonesia disebut-sebut akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC baru, karena efektivitas vaksin lama dinilai menurun. Sementara angka kematian akibat TBC di Indonesia masih tinggi, mencapai 100 ribu kasus per tahun.

“Kalau dibagi, kira-kira setiap 5-10 menit ada orang yang meninggal karena TBC. Maka menurut versi pemerintah, vaksin baru M72 dibutuhkan untuk menanggulangi hal ini,” jelasnya,

Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, Puguh mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Prof Erwin Astha Triyono. Ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi bagi Jawa Timur sebagai wilayah uji coba vaksin tersebut.

“Beliau share satu statement pemerintah bahwa sampai saat ini tidak ada info daerah Jawa Timur yang ditunjuk sebagai uji coba vaksin TBC,” katanya.

Lebih lanjut, Puguh menjelaskan bahwa uji coba vaksin M72 sendiri telah dilakukan di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Kenya, Zambia, dan Malawi—negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi. Di Indonesia, uji coba telah memasuki fase ketiga, melibatkan sekitar 2.000 sukarelawan dari sejumlah institusi seperti FK UI, RSHS Bandung, dan Unpad.

“Saya dulu juga kedokteran, jadi tahu bahwa uji coba klinis itu ada tiga fase. Sekarang ini kita berada di fase ketiga, yakni yang melibatkan ribuan partisipan,” jelasnya.

Karenanya, Puguh memberikan peringatan agar pemerintah tidak memaksakan agenda uji coba jika belum ada penerimaan yang jelas dari masyarakat. Menurutnya, pemaksaan kebijakan semacam itu berisiko memicu konflik sosial yang lebih besar.

“Kalau memaksakan kehendak, otomatis gubernur harus melaksanakan. Tapi paling tidak, gubernur sudah punya warning bahwa ada penolakan dari masyarakat, kiai, dan alim ulama. Supaya ini menjadi kehati-hatian,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais