Transparansi Anggaran dan Program Pengentasan Kemiskinan jadi Sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim

SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti berbagai persoalan strategis dalam pelaksanaan kebijakan anggaran, khususnya terkait transparansi belanja sektor pendidikan dan kesehatan, serta efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko menyatakan bahwa dokumen keuangan daerah tidak menyediakan laporan rinci, atas realisasi belanja pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, publik dan legislatif tidak dapat memverifikasi apakah alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan benar-benar terealisasi.

“Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah. Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ungkap Dewanti, Selasa (03/06/2025).

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran sangat penting agar proses perencanaan dan evaluasi bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang diberikan pada belanja sektoral transparan dan bisa dipahami," lanjutnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur. Berdasarkan data per Maret 2024, angka kemiskinan masih berada di level 10,13%, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,13%.

Mantan Wali Kota Batu itu menyatakan bahwa dua indikator ini menjadi bukti bahwa program kesejahteraan belum berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegasnya.

Menurutnya, pendekatan spasial berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antarwilayah.

Sebagai langkah konkret, Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk memperkuat program padat karya produktif, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan UMKM.

“Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” jelas Dewanti.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh komisi DPRD Jawa Timur yang telah menyusun laporan evaluasi anggaran secara mendalam dan objektif.

"Laporan tersebut memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi landasan bagi sikap fraksi, khususnya sikap Fraksi PDIP," pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais