Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Pemprov Evaluasi Terhadap OPD Terkait Rendahnya Serapan Anggaran

SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai sebagai indikasi adanya persoalan serius dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap OPD yang belum mengoptimalkan serapan anggarannya. 

Optimalisasi pelaksanaan anggaran daerah merupakan aspek krusial dalam menjamin keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, realisasi anggaran yang rendah harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Rendahnya serapan anggaran menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan program, maupun koordinasi internal yang perlu segera dibenahi,” ungkap Hikmah, Rabu (4/6/2025).

Dalam data yang disampaikan, Fraksi PKB mencatat beberapa OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran tergolong rendah, antaranya, Dinas Peternakan dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

“Terdapat beberapa OPD yang tidak mengoptimalkan serapan anggarannya, yaitu: Dinas Peternakan dengan serapan 71,95%; dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dengan serapan 88,72 persen,” jelasnya.

Padahal, menurut perempuan yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim itu, dua OPD tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur. Rendahnya serapan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan program-program prioritas di sektor peternakan dan perumahan.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH