BLITAR (Lentera) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto dan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin sepakat mewujudkan Kota Blitar menjadi Human Rights City atau Kota Ramah HAM.
Hal ini disampaikan keduanya, usai membuka kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Kota Blitar, yang digelar Kantor Wilayah Kementerian HAM Jatim, Rabu (11/6/2025) di salah satu hotel di Kota Blitar.
Dalam laporannya, Kepala Kanwil KemenHAM Jatim, Toar RE Mangaribi menyampaikan kegiatan yang diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Blitar ini penting, untuk penguatan HAM bagi ASN.
"Sesuai data BKPSDM per 2024, jumlah ASN 3.257 orang CPNS 93 otang 2.402 PNS dan PPPK 782 orang di Pemkot Blitar," ujar Toar.
Sehingga Pemkot Blitar dinilai memiliki ASN yang signifikan jumlahnya, maka perlu melakukan kegiatan penguatan HAM.
"Sebagai langkah kongkrit mewujudkan ASN dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM," jelasnya.
Tujuan kegiatan ini, memberikan penguatan dan pemahaman HAM yang lebih mendalam mengenai dalam prinsip-prinsip ASN.
Perwakilan yang hadir bisa memberikan transfer knowledge kepada jajarannya, terkait penguatan HAM.
Serta dapat merumuskan kebijakan yang berpihak dan berlandaskan pada HAM, ditambahkan Toar penguatan HAM sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yang nomor satu, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM imbuhnya.
Selain Wamen HAM dan Kepala Kanwil KemenHAM Jatim dan Wali Kota Blitar, kegiatan ini juga dihadiri staf khusus MenHAM, jajaran Forkopimda Kota Blitar, diantaranya Kapolres Blitar Kota AKBP Titus Yudo Uly, Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Hendra Sukmana, Wakil Ketua DPRD Adi Santoso, perwakilan dari Kejari Kota Blitar dan PN Blitar.
Serta menghadirkan narasumber, Direktur Penguatan Kapasitas HAM Apartur Negata, Novie Soegiharti dan Kepala Pusat Studi HAM Ubaya, Sonya Claudia Siwu.
Terkait upaya mewujudkan Kota Blitar menjadi Human Rights City atau Kota Ramah HAM, langsung disampaikan dukungannya oleh Wamen HAM, Mugiyanto kalau pihaknya siap mendampingi, karena Kota Blitar sudah terkenal disini ada makam Bung Karno.
"Ini sangat bagus, bisa setara dengan kota-kota lain di dunia yang mengklaim atau membranding sebagai Human Rights City seperti Barcelona, Denhag dan Seoul. Nanti akan kami fasilitas untuk bisa networking dengan kota-kota tersebut," kata Mugiyanto.
Apalagi Wali Kota Mas Ibin, menurutnya sangat terbuka untuk menjadikan Kota Blitar Human Rights City yaitu Kota Ramah HAM.
Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, paling penting adanya political will dari top leadership.
"Setelah ada komitmen dari Pak Wali Kota akan ada kerja-kerja lanjutan, dalam bentuk regulasi di tingkat lokasl bisa Perwali atau Perda. Terkait HAM, terkait disabilitas, lingkungan, perempuan dan anak. Dilembagakan dan dikembangkan, seperti di Wonosobo, Jawa Tengah dibentuk Komisi HAM tapi lingkup daerah," bebernya.
Ini bisa dimulai dengan kegiatan penguatan kapasitas ASN seperti sekarang ini, kemudian diperkuat dengan peningkatan kapasitas HAM dari masyarakat sipil dan dunia usaha.
"Kegiatan ini bukan seremonial semata, tapi wujud nyata untuk memperkuat kapasitas, integritas dan karakter aparatur negara yang beroriantasi pada pelayanan publik berbasis HAM," tandasnya.
Berbicara HAM termasuk pemenuhan hak dasar masyarakat, untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pelayanan publik.
"Tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Targetnya tahun ini memperkuat kapasitas 1 juta ASN, dari total seluruh ASN di Indonesia sekitar 4 juta yang bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Untuk penguatan HAM masyarakat pada 2025, kami menargetkan 250 ribu orang," papar Mugiyanto.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Mas Ibin menanggapi dengan menyatakan terima kasih atas dukungan dan komitmen KemenHAM, untuk mewujudkan Kota Blitar menjadi Kota Ramah HAM.
"Kota Blitar memang memiliki potensi, disini Bung Karno yang juga Proklamator dan founding father pernah tinggal dan dimakamkan. Telah mempelopori perjuangan hak asasi manusia, terbukti dengan membawa kemerdekaan untuk Bangsa Indonesia," tutur Mas Ibin.
Selain itu, Bung Karno juga mempelopori gerakan non blok dan dukungan gerakan kemerdekaan berbagai negara lain di dunia.
"Maka Kota Blitar akan berguru, umtik mendapatkan arahan dan bimbingan dari KemenHAM agar bisa menjadi Human Rights City atau Kota Ramah HAM. Untuk selanjutkan dipetakan, dipolakan sistem yang bisa diterapkan di Kota Blitar ini," pungkasnya.(*)
Reporter: Ais
Editor: Arief Sukaputra
