TRENGGALEK (Lentera) – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti progres pemulihan pasca bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain mengapresiasi kinerja BPBD, Komisi IV juga menekankan pentingnya percepatan relokasi warga terdampak dan penyediaan infrastruktur darurat seperti jembatan Bailey.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyampaikan bahwa pihaknya baru saja melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana oleh BPBD dan mendapat penjelasan secara rinci.
"Ini tadi coba mengevaluasi progres dari apa yang dilakukan oleh BPBD dan ternyata alhamdulillah sudah disampaikan secara detail," ujar Sukarodin, Jumat (13/6/2025).
Namun, Sukarodin menegaskan masih ada sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah terkait jembatan darurat (Bailey) di beberapa titik lokasi terdampak.
"Beberapa hal mesti harus kita seriusi, kaitannya dengan pemulihan. Di antaranya jembatan Bailey yang ada di Kuncing, Dawuhan, Jatiprahu, dan lainnya. Dari lima yang diajukan, masih ada tiga yang terealisasi, kurang dua lagi," terangnya.
Selain itu, isu relokasi warga juga menjadi perhatian utama Komisi IV. Menurut Sukarodin, relokasi sangat penting untuk menjamin keselamatan jiwa warga di wilayah rawan bencana.
"Relokasi ini urusan menyelamatkan jiwa dan mesti harus segera diselesaikan. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, ada 38 KK. Yang difasilitasi BPBD ada 26 KK, sisanya relokasi mandiri karena mereka punya lahan aman sendiri," jelasnya.
Sementara itu, di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, terdapat 71 KK yang masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi untuk bisa direlokasi.
"Semua relokasi harus di titik yang aman. Jangan sampai menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru," tegas Politisi PKB itu.
Terkait keterbatasan anggaran daerah, Komisi IV memahami kondisi keuangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Kita memang ada keterbatasan kemampuan anggaran, khususnya dana BTT. Tapi kita punya provinsi, punya pusat yang bisa diakses. Alhamdulillah, kemarin Bu Gubernur Khofifah datang ke Trenggalek dan menunjukkan perhatian. BPBD Provinsi juga sudah banyak membantu, khususnya daerah terdampak banjir," ungkapnya.
Menanggapi kemungkinan pergeseran anggaran dalam Perubahan APBD, Komisi IV membuka peluang tersebut selama tidak melanggar aturan yang berlaku.
"Senyampang masih ada anggaran longgar yang bisa digeser, dan tidak menyalahi aturan, mengapa tidak?" pungkasnya. (Adv)
Reporter: Herlambang
