SURABAYA (Lentera) – Penundaan pengoperasian kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Jawa Timur. Ketua Komisi D, Abdul Halim, menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mewujudkan konektivitas laut antarprovinsi.
“Secara prinsip Komisi D tetap mendukung capaian transportasi, baik darat, laut, maupun udara yang menghubungkan Jatim ke provinsi lain,” ungkap Abdul Halim, Jumat (13/06/2025).
Moda transportasi laut cepat ini dinilai strategis dalam memperkuat integrasi antara Jawa Timur dan Bali. Rute laut dari Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan, Sanur, Denpasar, hanya memakan waktu 2,5 hingga 3 jam, jauh lebih efisien dibandingkan jalur darat via Ketapang–Gilimanuk–Denpasar yang bisa memakan waktu 4–7 jamtergantung kondisi lalu lintas.
Namun Halim menyoroti adanya kendala komunikasi yang menjadi penyebab penundaan peluncuran kapal cepat tersebut.
"Kami kira tidak mungkin Pemprov Jatim belum melakukan komunikasi. Pasti ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu di-clear-kan. Maka, duduk bersama adalah solusi yang kami dorong,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menekankan, percepatan realisasi kapal cepat akan berdampak langsung pada peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan di kedua provinsi.
"Adanya kapal cepat ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan wisatawan. Maka, sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkot Denpasar, dan pihak operator mutlak diperlukan agar peluncurannya tidak kembali tertunda,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengakui bahwa penundaan ini lebih disebabkan oleh kesiapan teknis dari Pemerintah Kota Denpasar. “Masih prepare di Pemkot Denpasar, menyiapkan semuanya,” jelasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
