SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Lilik Hendarwati mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan strategis dan berkelanjutan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).
“Komisi C perlu dilibatkan lebih dalam dalam evaluasi kinerja, termasuk akses berkala terhadap data realisasi kredit dan rasio keuangan,” kata Lilik di Surabaya, dikutip Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, pengawasan kinerja perbankan daerah perlu dilakukan secara aktif dan transparan guna meningkatkan peran Bank Jatim sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Ia mengusulkan pembentukan komite pengawasan khusus untuk BUMD strategis seperti Bank Jatim, pelaksanaan audit budaya organisasi, serta penguatan sistem pelaporan publik berbasis transparansi dan digitalisasi.
“Bank Jatim harus membuka kanal pelaporan yang mudah diakses publik dan pemangku kepentingan, misalnya melalui dashboard kinerja kuartalan dan laporan pelaksanaan rekomendasi audit. Kolaborasi dengan DPRD melalui forum tahunan akuntabilitas publik juga perlu diwujudkan,” ujarnya.
Melihat peluang pertumbuhan dan potensi digitalisasi di tengah stabilitas ekonomi daerah, Lilik menegaskan pentingnya langkah nyata dan keberanian manajemen Bank Jatim dalam mengambil keputusan strategis.
“Dengan kepemimpinan yang kuat, transparan, dan berani, Bank Jatim bisa menjadi BPD terdepan di Indonesia. Tapi itu hanya bisa tercapai jika direksi dan komisaris terbuka terhadap pengawasan dan konsisten menjalankan reformasi,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Jatim dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok.
Langkah-langkah perbaikan yang perlu segera dilakukan, lanjut Lilik, antara lain reprofiling portofolio kredit agar lebih produktif, penguatan tata kelola, akselerasi digitalisasi, serta reformasi budaya kerja agar lebih profesional dan adaptif.
“Bank Jatim belum sepenuhnya menjadi tulang punggung keuangan daerah. Diperlukan pendekatan proaktif dalam pembiayaan infrastruktur, layanan keuangan desa, serta dukungan terhadap program prioritas kepala daerah,” katanya menandaskan.(adv)
