Pemkot Malang Serahkan SK Koperasi Merah Putih ke 57 Kelurahan, Lanjut Bimtek Bersama OJK dan BI

MALANG ( Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum (Kemenkum), terkait pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di 57 kelurahan se-Kota Malang.

Usai penyerahan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan akan dimulainya tahapan lanjutan berupa bimbingan teknis (bimtek), untuk para pengurus koperasi yang melibatkan Diskopindag, OJK, dan Bank Indonesia.

"Ini juga sekaligus kami mengapresiasi notaris karena sudah mendampingi tiap kelurahan mulai dari muskelsus sampai dengan SK-nya keluar. Satu kelurahan satu notaris. Jadi kami terima kasih atas proses bantuan dari notaris ini," ujar Wahyu, Senin (30/6/2025).

Wahyu juga mengungkapkan, biasanya masyarakat harus datang ke kantor notaris untuk keperluan legalitas koperasi. Namun dalam proses ini, notaris turut hadir ke kelurahan sehingga dapat langsung mengarahkan proses pendirian koperasi sesuai aturan yang berlaku.

"Alhamdulillah lancar. Sebetulnya SK ini sudah turun beberapa waktu lalu tetapi baru bisa kami serahkan hari ini," imbuh Wahyu.

Pasca penyerahan SK, Pemkot Malang merencanakan pelaksanaan bimtek untuk pengurus dan pengawas KMP. Menurut Wahyu, bimtek tersebut akan diselenggarakan secara menyeluruh dan terkoordinasi oleh Diskopindag dengan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan.

"Kami juga akan melakukan bimtek. Selain kami, melalui anggaran hibah dari Diskopindag. Tadi dari OJK dan BI pun siap melaksanakan bimtek agar pengurus dari KMP ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan bersama," kata Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menegaskan bimtek akan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengurus koperasi, terutama dalam aspek literasi keuangan, pembukuan, serta penyusunan laporan keuangan.

"Materi yang perlu dipahami dalam bimtek itu banyak sekali. Di antaranya ada literasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan, terus terkait dengan usahanya," jelas Eko.

Ditambahkannya, setelah bimtek selesai, pengurus koperasi akan tetap didampingi untuk memastikan keberlanjutan kegiatan dan operasional koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Terkait rencana pengajuan platform pinjaman bagi koperasi, Eko menjelaskan Pemkot Malang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaannya, termasuk jumlah anggaran dan mekanisme penyaluran.

"Anggarannya dari pusat. Ini kami akan pelatihan dulu. Juknisnya kami nunggu dari pusat, angkanya belum tahu. Kalau juknis dan mekanismenya sudah ada, nanti baru kami implementasikan di lapangan," jelasnya.

Eko juga menyampaikan, dalam kegiatan penyerahan SK, pihak perbankan turut hadir dan menandatangani komitmen untuk mendampingi koperasi, khususnya dalam aspek keuangan.

Menurut Eko, hubungan komunikasi antara Pemkot Malang dan perbankan selama ini berjalan baik. Hal ini membuka peluang bagi pelatihan atau bimtek lanjutan yang dapat dilakukan secara kolaboratif, baik oleh perbankan langsung maupun melalui fasilitasi Diskopindag.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais