SURABAYA (Lentera)– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan sistem pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029.
Eri menilai langkah tersebut lebih efektif dibanding skema pemilu serentak yang selama ini diterapkan. Pemisahan antara pemilihan presiden dan legislatif pusat dengan pilkada dan DPRD di tingkat daerah memberikan ruang yang lebih jelas bagi pemilih.
“Kalau sudah diputuskan, ya memang lebih baik kalau ada perbedaan. Tidak berbarengan itu jauh lebih baik. Sehingga tidak menimbulkan gesekan seperti kemarin (Pemilu 2024). Masyarakat juga bisa bosan kalau semuanya digelar serentak,” kata Eri ketika ditemui Lentera usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (30/6/2025).
Dengan begitu, masyarakat bisa lebih fokus pada isu nasional saat pemilu nasional, dan fokus pada isu lokal saat pilkada.
“Misalnya Presiden dan Pileg digelar sendiri, lalu Pilkada dan DPRD Kota digelar terpisah. Itu mungkin akan lebih baik, karena bisa fokus,” ujarnya.
Ia juga meyakini, keputusan MK telah mempertimbangkan banyak aspek secara mendalam, termasuk manfaat dan potensi risikonya. Menurutnya, hal ini bisa menjadi langkah menuju demokrasi yang lebih matang.
“Saya yakin keputusan itu pasti sudah mempertimbangkan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya,” tegas Eri.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilu nasional yang mencakup pemilihan Presiden, DPR, dan DPDtidak lagi digelar bersamaan dengan pemilu daerah yang meliputi pilkada dan DPRD.
Kedua jenis pemilu akan dilaksanakan dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua setengah tahun.
Dengan keputusan tersebut, skema pemilu serentak lima kotak yang berlaku selama ini akan resmi berakhir pada Pemilu 2029.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)