SURABAYA (Lentera) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan tengah menelusuri dugaan "prank" terhadap 123 calon siswa yang mendapatkan notifikasi dari sistem penerimaan murid baru (SPMB) kalau mereka lolos dan diterima. Namun, saat hendak melakukan daftar ulang di SMA Negeri 1 Giri, Banyuwangi, ternyata pihak sekolah menyatakan kuota sudah penuh.
Wagub Emil menyatakan kemungkinan kejadian tersebut akibat human error atau kesalahan sistem. “Saya belum bisa bicara banyak sebelum fakta-fakta lengkap ditemukan,” katanya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (1/7/2025).
Lebih lanjut Emil mengatakan telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai. Langkah itu untuk mengevaluasi persoalan ini.
Sebagai langkah cepat dan pencegahan supaya kejadian tersebut tidak terulang, Emil meminta supaya sistem SPMB untuk sementara dihentikan dulu. “Sistem harus di-pending dulu, jangan sampai ada lagi notifikasi yang sama keluar. Kita juga sedang menunggu konfirmasi dari pihak terkait,” ujarnya.
Terkait masalah ini, lanjut Emil, Dinas Pendidikan dan mitra penyelenggara dari kampus telah berkomunikasi untuk memastikan perbaikan sistem. Ia mengakui bahwa adanya kendala teknis pada sistem menyebabkan beberapa siswa yang sebelumnya menerima bukti penerimaan, akhirnya tidak diterima.
“Ini adalah situasi yang harus kita tangani dengan serius. Tidak adil kalau siswa sudah dapat bukti diterima, lalu akhirnya tidak jadi diterima,” tegas Emil.
Untuk itu, Emil berjanji akan mencari solusi terbaik guna menyelematkan nasib siswa yang terdampak.
Gubernur Emil juga mengingatkan agar semua pihak tetap bersabar dan tidak sampai mengulangi kejadian serupa. “Ini harus menjadi pembelajaran dan perhatian kita bersama. Sistem ini diaudit oleh Kemendikbud, dan kita akan terus lakukan perbaikan,” tukasnya.
Selain itu, Emil meminta supaya semua calon siwsa yang sudah mendapatkan bukti diterima untuk dipastikan keabsahannya. Jika terbukti secara syah diterima maka harus diterima. Namun, jika ada yang merasa kehilangan hak, pemerintah akan mencari solusi agar tidak merugikan siapapun. “Saya sudah komunikasi langsung dengan dinas pendidikan dan akan segera menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
