SURABAYA (Lentera) – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur, Farid Kurniawan Aditama menyoroti perihal kemiskinan yang masih melanda hampir 4 juta warga Jawa Timur, terutama di wilayah Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
“Oleh karena itu, kami menekankan perlunya skema percepatan yang konkret dan terukur, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas SDM dan layanan dasar. Selain itu, ketimpangan wilayah juga semakin tajam karena pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di Gerbangkertasusila,” ungkap farid Kurniawan, Selasa (8/7/2025).
Dalam pandangannya, RPJMD perlu mengatur secara strategis konektivitas wilayah yang lebih merata dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Gerindra juga menyoroti urgensi manajemen kebencanaan yang harus menjadi prioritas.
“Kami juga menyoroti aspek ketahanan bencana, mengingat sebagian besar wilayah Jawa Timur berada di zona rawan. Pemerintah daerah harus menempatkan manajemen kebencanaan sebagai prioritas, dengan pemetaan risiko, koordinasi lintas daerah, dan respon maksimal 2x24 jam dalam kondisi darurat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Farid turut mengkritisi proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dokumen RPJMD yang dianggap terlalu rendah. Ia mendorong target yang lebih progresif dan strategi anggaran yang berbasis program prioritas.
“Fraksi Gerindra meminta target PAD ditingkatkan hingga 5 hingga 7 persen, disertai strategi pemanfaatan potensi fiskal dan efisiensi belanja berbasis prioritas (Money Follow Program), agar anggaran tidak dibagi rata tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Tak kalah penting, Gerindra juga menyoroti lemahnya tata kelola aset daerah dan performa BUMD. Banyak aset bernilai tinggi yang terbengkalai, sementara sejumlah BUMD justru menjadi beban fiskal.
“Kami mendorong dibuatnya masterplan optimalisasi aset daerah serta evaluasi menyeluruh terhadap BUMD agar benar-benar berkontribusi bagi masyarakat, khususnya sektor UMKM,” katanya.
Di sektor pertanian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja masih tinggi, tetapi trennya menurun. Pemerintah diminta berpihak nyata kepada petani dan nelayan.
“Pemerintah harus berpihak nyata kepada petani dan nelayan melalui hilirisasi produksi, perlindungan lahan pangan, dan insentif teknologi,” jelasnya.
Fraksi ini juga menyinggung persoalan sosial yang mendesak, seperti tingginya angka perkawinan anak, kekerasan, dan perceraian selama 2024.
“Tak kalah penting, darurat sosial juga perlu perhatian serius yakni 8.753 perkawinan anak, 1.800 kasus kekerasan, dan lebih dari 77 ribu perceraian terjadi sepanjang 2024. Ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu harus menjadi prioritas pembangunan sosial,” tuturnya.
Sementara itu, dalam menanggapi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Farid menyampaikan apresiasinya. Namun ia mengingatkan bahwa persoalan kualitas air dan lahan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 yang melampaui target, namun masih rendahnya kualitas air dan lahan menunjukkan perlunya penguatan program lingkungan yang terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep Green dan Blue Economy,” paparnya.
“Fraksi Partai Gerindra juga mendorong agar RPJMD menyatu dengan program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam kehidupan rakyat, dan harus dirancang secara terukur dan lintas sektor agar benar-benar berdampak pada penurunan stunting dan angka putus sekolah,” pungkas Farid.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
