MADIUN (Lentera) – Hingga pertengahan 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun belum menunjukkan akselerasi signifikan. Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat masih di bawah 50 persen, menandakan roda pemerintahan belum bergerak optimal.
Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) per 30 Juni 2025 mencatat pendapatan daerah baru mencapai 49,39 persen, sedangkan belanja daerah lebih lamban lagi hanya 40,03 persen. Meski ada sedikit kenaikan pada 4 Juli, pendapatan menyentuh 49,47 persen dan belanja naik ke 42,07 persen, progres itu dinilai belum cukup meyakinkan.
“Memang ada peningkatan, tapi belum ideal untuk pertengahan tahun,” ujar Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Suntoko, saat ditemui Senin (14/7/2025).
Lebih lanjut Suntoko merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terkumpul 41,30 persen. Sementara dana transfer dari pusat dan provinsi tercatat 52,50 persen. Belanja yang tersendat disebut banyak dipengaruhi efisiensi internal dan pergeseran anggaran, utamanya karena perubahan penjabaran peraturan bupati yang membuat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bisa mulai menyerap anggaran secara optimal di pertengahan tahun.
“Setelah pergeseran, OPD mulai bergerak. Tapi menjelang PAK (Perubahan Anggaran Keuangan), pasti akan ada lagi alokasi ulang belanja,” jelas Suntoko.
Kondisi ini menjadi sorotan serius dalam rapat internal bersama Bupati Madiun, pimpinan daerah menegaskan agar OPD yang kinerjanya di bawah ekspektasi segera melakukan percepatan pelaksanaan program.
Data BPKAD menunjukkan ada sejumlah OPD dengan serapan anggaran di bawah 20 persen, di antaranya Bagian Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Dinas PUPR, dan Kelurahan Bangunsari.
Meski Suntoko menyebut lambatnya serapan tidak sepenuhnya mencerminkan buruknya kinerja, karena beberapa kegiatan memang dijadwalkan pada semester kedua. Hal ini tetap memunculkan pertanyaan publik terkait efisiensi perencanaan, dan ketepatan waktu pelaksanaan program pembangunan.
“Sebagian kegiatan memang dialokasikan untuk semester akhir, jadi wajar kalau belum terealisasi,” katanya.
Namun demikian, Pemkab mengklaim tetap berada di jalur positif secara regional.
“Per awal Juni, kita termasuk daerah dengan pendapatan tertinggi di Jawa Timur,” imbuhnya.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor: Ais
