SURABAYA (Lentera) — Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Chusni Mubarok menegaskan, komisi yang membidangi perekonomian itu tengah fokus mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
Chusni Mubarok, menyatakan langkah ini didasari oleh banyaknya persoalan yang ditemui di lapangan, termasuk wilayah tambak garam di Madura.
"Kami telah melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk belanja masalah. Salah satunya ke petambak garam Madura. Mereka rata-rata mengeluhkan soal sulitnya pemasaran produksi garam dan harganya yang kurang sesuai," ungkap Chusni, Rabu (16/7/2025).
Politisi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas produksi garam agar bisa memenuhi standar industri. Namun, untuk mencapai itu, perlu dukungan dan pendampingan langsung dari pemerintah agar petambak dapat naik kelas.
"Karena untuk bisa diterima sebagai garam industri ini kan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi," jelasnya.
Ia pun mendorong agar pendampingan dari pemerintah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menyentuh aspek nyata seperti pelatihan, bantuan alat, hingga akses permodalan yang memadai.
"Mulai sosialiasi persyaratan, pelatihan, bantuan alat bahkan pendampingan berbentuk modal sehingga petambak garam ini bisa naik kelas," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
