SIDOARJO (Lentera) -Mayoritas fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
Dari seluruh fraksi yang menyatakan pendapat akhir pada rapat paripurna terkait hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP-PKS menolak hasil tersebut, sementara Fraksi Nasdem-Demokrat terbagi dua di mana Nasdem menolak sedangkan Demokrat menerima Raperda tersebut.
"Dengan berat hati, Fraksi Partai Gerindra melalui berbagai pertimbangan menolak Raperda LPP APBD ini, dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Raperda ini, " kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko dalam penyampaian pendapat akhir di Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).
Menurut Anang, setelah musyawarah internal partai, Gerindra menuntut adanya keterbukaan informasi serta keterlibatan publik secara luas dalam perancangan Raperda tersebut ke depannya.
Ia juga menegaskan ada banyak ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo tahun 2021 hingga 2026, serta rendahnya transparansi penggunaan anggaran operasional kepala daerah.
Mengutip Antara, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo Adiel Muhammad Kanantha menyatakan sikap partainya senada dengan Fraksi Gerindra.
Adiel menyebut meskipun ada sejumlah capaian oleh Pemkab Sidoarjo yang harus diapresiasi, ia menyatakan Partai Golkar menilai banyak catatan yang memberatkan pengambilan keputusan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa beberapa hal seperti penyelesaian banjir yang tak kunjung usai, serta tak adanya indikator yang jelas dan terukur dalam program pemerintah tentang pembukaan 100 ribu lapangan kerja baru di Sidoarjo menjadi beberapa poin yang memberatkan keputusan menolak Raperda tersebut.
"Menurut kami APBD 2024 belum merepresentasikan capaian progresif dan bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo, sehingga kami menolak Raperda LPP APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 ini," kata Adiel.
Dengan mayoritas fraksi menolak Raperda tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo sekaligus pimpinan rapat paripurna Abdillah Nabil menyatakan bahwa Raperda LPP APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 secara resmi ditolak.
Ia menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bentuk perhatian khusus DPRD Sidoarjo demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi tak banyak berkomentar terkait hasil rapat paripurna tersebut. Ia menyatakan bahwa hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Sidoarjo ke depannya (*)
Editor: Arifin BH
