Tragedi Tenggelamnya KMP Tunu, Komisi D DPRD Jatim Nilai Perlu Pembenahan Sistem Keselamatan Transportasi Laut
SURABAYA (Lentera) — Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali beberapa waktu lalu, yang menyebabkan 19 orang meninggal dunia menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Jawa Timur.
Keterangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terbaru, menunjukkan bahwa kapal tersebut membawa muatan hingga 538 ton, padahal kapasitas maksimalnya hanya 138 ton. Kapal ini juga mengangkut 22 kendaraan dan tenggelam dalam pelayaran, menyebabkan korban jiwa termasuk empat jenazah yang belum berhasil diidentifikasi.
Menanggapi ini, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Nurul Huda menilai insiden tersebut memerlukan pembenahan sistem keselamatan transportasi laut secara menyeluruh.
“Kita sangat prihatin Ini bukan sekadar kelalaian biasa, tapi pelanggaran berat yang merenggut nyawa. Saya mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan semua pihak yang bertanggung jawab ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Nurul Huda, Rabu (23/7/2025).
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Madura, Nurul Huda menilai bahwa peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengawasan transportasi laut. Ia menyebut, adanya ketidaksesuaian antara status laik laut yang diberikan oleh surveyor dan marine inspector dengan kondisi aktual kapal di lapangan.
“Yang jelas ada yang tidak beres. Kapal dinyatakan layak oleh surveyor dan marine inspector, tapi kenyataannya dibiarkan jalan dalam kondisi membahayakan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Politisi PPP tersebut juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap sistem pencatatan manifest dan pengecekan muatan. Menurutnya, pendekatan digital menjadi kebutuhan untuk memastikan transparansi dan pengawasan secara real-time.
“Kita butuh sistem digital yang transparan, dari mulai pemesanan tiket, pencatatan kendaraan, sampai batas muatan. Tidak bisa lagi mengandalkan sistem manual dan kepercayaan semata,” imbuhnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa sebagai provinsi dengan jalur pelayaran antarpulau yang padat, Jawa Timur harus melakukan pembenahan serius terhadap regulasi dan implementasi keselamatan pelayaran.
“Keselamatan penumpang adalah harga mati. Jangan tunggu ada korban baru. Pemerintah provinsi, Dishub, dan operator pelayaran harus duduk bersama untuk merancang SOP baru yang ketat dan bisa diawasi,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
