SURABAYA (Lentera) -Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan skema pembiayaan alternatif berupa pinjaman senilai Rp452 miliar untuk menutupi kekurangan anggaran akibat menurunnya pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi. Usulan ini sedang dalam proses pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya.
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) 2025 Kota Surabaya ini menjadi sorotan.
Anggota Banggar Achmad Nurdjayanto menjelaskan, asal mula skema pembiayaan ini karena ada beberapa program yang sudah masuk di APBD Murni 2025 ini tidak bisa terrealisasi. Secara anggaran, karena ada pengurangan atau pengurangan option pajak bagi hasil dari pemerintah provinsi.
“Program-program yang masuk APBD Murni 2025 sebenarnya sudah ada feasibility study (FS)-nya. Tapi karena dana dari provinsi tidak sesuai prediksi, maka dibutuhkan skema pembiayaan alternatif agar program tetap jalan,” kata Achmad ketika ditemui Lentera, Senin (28/7/2025).
Banggar, lanjut Achmad, kini sedang mempelajari FS dari Pemerintah Kota Surabaya bersama seluruh fraksi. Pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPK, dan para pakar hukum untuk memastikan skema pinjaman ini tidak menyalahi aturan.
“Secara norma dan aturan, pinjaman ini diperbolehkan selama masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Tapi kita tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi,” tuturnya.
Pinjaman rencananya akan diajukan ke Bank Jatim, dengan suku bunga yang diperkirakan sekitar 6 persen. Namun angka tersebut masih dalam tahap awal dan belum final karena masih akan melalui proses negosiasi lebih lanjut.
Dari sisi kemampuan fiskal, Surabaya dinilai masih cukup aman untuk mengambil pinjaman. Kapasitas utang kota disebut mencapai Rp6,1 triliun dalam lima tahun. Meski demikian, DPRD tetap menekankan pentingnya kehati-hatian, terutama agar pinjaman ini tidak membebani pemerintah kota berikutnya.
“Pinjaman ini harus bisa dilunasi di masa periode wali kota saat ini. Supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat jika terjadi gagal bayar di kemudian hari,” jelas Achmad.
Ia juga menegaskan rencana pinjaman ini tidak mengganggu program prioritas, seperti Rutilahu dan beasiswa untuk siswa SMK, yang sudah dikembalikan dan bahkan ditingkatkan anggarannya dalam hasil rapat Banggar terakhir.
Seluruh fraksi diberi waktu sekitar satu minggu untuk mempelajari detail FS, sebelum rencana ini dibawa ke rapat paripurna pekan depan untuk diambil keputusan final.
"Insyaallah minggu depan keputusannya," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
