Kontroversi Kenaikan PBB Pati 250 Persen, Gubernur Jateng: Kasihan Masyarakat Kalau Dipaksakan Naik
SEMARANG (Lentera) -Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat suara terkait viralnya aksi unjuk rasa ribuan warga Kabupaten Pati yang memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Ahmad Luthfi meminta Bupati Pati untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan menekankan pentingnya dialog serta kajian ulang terhadap kebijakan yang berpotensi membebani rakyat.
“Kita harus dibukakan kran komunikasi. Sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk membuka komunikasi dengan masyarakat terkait public complain, demi menjaga kondusivitas,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, penetapan tarif pajak harus mempertimbangkan dua hal penting: kemampuan fiskal daerah dan kondisi ekonomi masyarakat.
Jika terbukti memberatkan, Gubernur menyarankan agar tarif PBB-P2 diturunkan.
“Prinsipnya, jangan sampai membebani masyarakat. Saya perintahkan untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu ya diturunkan. Tapi itu semua harus melalui dialog cepat dan sosialisasi yang masif, supaya masyarakat tahu kalau ini semua untuk mereka, dari mereka, dan oleh mereka,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga mengimbau agar Pemkab Pati melakukan kajian pihak ketiga untuk menilai kelayakan kenaikan PBB tersebut. Ia menyebut bahwa ada tiga persoalan utama yang perlu disikapi secara serius oleh pemerintah daerah.
“Tiga hal penting, pertama mungkin sosialisasi kurang, kedua belum terbuka, dan ketiga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sekali lagi, prinsipnya jangan membebani, karena itu masyarakat kita,” katanya.
Saat ditanya apakah Pemerintah Provinsi akan turun langsung, Gubernur menyebut bahwa peran Pemprov adalah sebatas fungsi koordinatif.
“Ini sudah jadi trending topic. Kasihan masyarakat kalau kita paksakan naik. Maka yang paling utama adalah bagaimana bupati melakukan sosialisasi bersama tokoh masyarakat dan elemen-elemen lainnya. Jangan sampai terjadi demo-demo yang merugikan persatuan dan kesatuan di Pati,” ujarnya, dikutip dari Kompas.
Gelombang Aksi dan Donasi Masyarakat Terus Menguat
Sebelumnya diberitakan, aksi penggalangan donasi untuk demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan PBB-P2 masih berlangsung hingga Rabu (6/8/2025) malam.
Aksi yang digerakkan oleh kelompok “Masyarakat Pati Bersatu” rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025, dan mendapat sambutan luas dari masyarakat.
Koordinator penggalangan donasi, Teguh Istiyanto, mengatakan bahwa antusiasme warga justru meningkat setelah pernyataan Bupati Pati Sudewo yang menyatakan tidak akan mundur meski didemo puluhan ribu orang.
“Malam ini donasi air mineral membludak. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya,” ujar Teguh saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/8/2025) malam (*)
Editor: Arifin BH
