MADIUN (Lentera) -DPD Partai Golkar Kota Madiun menegaskan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun yang saat ini digunakan sebagai kantor partai di Jalan DI Panjaitan adalah miliknya
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sorotan Wali Kota Madiun Maidi yang mengusulkan agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.
Sekretaris DPD Golkar Kota Madiun, Sukriyanto, mengatakan lahan seluas lebih dari 2.000 meter persegi itu telah dikuasai Golkar selama sekitar 30 tahun.
“Golkar bukan tanpa alas hak menguasai objek tanah yang dimaksud. Sudah pasti ada landasan hukumnya yang minimal saksi fakta,” ujarnya saat ditemui, Jumat (8/8/2025).
Sukriyanto menambahkan, partainya siap membuka ruang komunikasi jika terdapat rencana perubahan pemanfaatan lahan. Ia menilai diperlukan pembicaraan secara politik untuk membahas hal tersebut.
“Kami coba berpikir positif kepada beliau (Wali Kota Maidi, Red) karena mungkin tidak mengetahui secara pasti alas hak Partai Golkar menguasai tanah tersebut,” katanya.
Terkait wacana pemanfaatan lahan untuk program dapur makanan bergizi (MBG), Sukriyanto menyatakan dukungan penuh. Ia mengungkapkan bahwa Golkar sedang mengkaji pengajuan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi itu.
“Jika untuk MBG, Partai Golkar juga akan mengajukan sebagai dapur MBG untuk mendukung program pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Jumat (8/8/2025), Wali Kota Maidi menyoroti keberadaan kantor Golkar di lahan milik pemkot tersebut. Menurutnya, kantor yang berada di lokasi strategis itu jarang digunakan sehingga pemanfaatannya dinilai belum optimal.
Maidi menjelaskan, luas lahan yang digunakan mencapai lebih dari 2.000 meter persegi. Ia menilai, jika digunakan untuk kegiatan sosial, dampaknya akan lebih besar bagi masyarakat.
“Kantor Golkar itu luas sekali, kurang lebih 2.000 sekian meter. Tapi jarang digunakan. Kalau untuk efisiensi, alangkah baiknya disumbangkan untuk kegiatan sosial,” ujarnya.
Dalam pandangannya, lahan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi dapur MBG atau dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. “Tanahnya milik pemerintah daerah. Kalau untuk kepentingan sosial, lebih bagus dan efisien. Ini yang sangat saya tunggu,” katanya.
Maidi menilai, langkah tersebut dapat menjadi bentuk nyata komitmen terhadap efisiensi anggaran dan pengelolaan aset daerah. Ia berharap semua pihak mengutamakan kepentingan publik dalam penggunaan aset pemerintah.
“Jangan hanya diklaim efisien dalam dokumen. Ini biar rakyat Madiun tahu,” ucapnya.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo|Editor: Arifin BH
