BLITAR (Lentera) - Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menerima Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) se-Indonesia Tahun 2025 Kategori Nindya untuk Kota Blitar, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Blitar yang akrab disapa Mas Ibin di Auditorium K.H. M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025) tadi malam.
Turut mendampingi Mas Ibin, Sekda Kota Blitar, Priyo Suhartono dan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar, Parminto menerima penghargaan ini.
Mas Ibin menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan memenuhi hak-hak anak.
"Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan untuk mewujudkan Kota Blitar yang semakin layak anak, maju, menuju masa depan dengan generasi cemerlang," tuturnya.
Ditambahkan Mas Ibin pihaknya yakin, dengan komitmen dan kerja sama yang lebih meningkat, selangkah lagi Kota Blitar bisa meraih KLA Kategori Utama.
"Sehingga Kota Blitar menjadi Kota Baru, Kota Maju menuju Masa Depan untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," imbuhnya.
Dijelaskan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar, Parminto penghargaan KLA se-Indonesia ada empat kategori, yakni pertama Kategori Pratama, Madya, Nindya dan tertinggi Utama.
"Penilaiannya ada 6 indikator, dengan lima kluster dan poin kelembagaan diantaranya kebijakan dan program kepala daerah," jelasnya.
Penyerahan penghargaan tadi malam terasa istimewa, karena yang diundang untuk menerima langsung penghargaan dari Menteri PPA yaitu Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk Ketegori Nindya dan Utama.
"Sementara untuk Ketegori Pratama dan Madya, penerimaan secara zoom. Jadi hanya beberapa kepala daerah, yang mendapat Kategori Nindya dan Utama," terangnya.
Penghargaan KLA Tahun 2025 Kategori Nindya untuk Kota Blitar ini, merupakan yang kedua kalinya.
Diketahui, Kementerian PPPA mencatat sebanyak 355 kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2025. Proses penilaian kabupaten/kota layak anak 2025 ini memakan waktu hampir satu tahun setengah, melibatkan berbagai kementerian/lembaga.
"Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini mengacu kepada UU Perlindungan Anak, untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak atau IDOLA pada tahun 2030. Pada 2025, kami melakukan proses penilaian yang cukup panjang dari Januari sampai dengan Juni 2024," kata Menteri PPPA, Arifah Fauzi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).
Arifah mengatakan pada Juli hingga Desember 2024 evaluasi dilakukan oleh masing-masing provinsi, sebelum diajukan ke Kementerian PPPA. Kemudian, hasil evaluasi tersebut dilanjutkan dari Provinsi menuju ke Kementerian PPPA.
"Maka kami melakukan evaluasi dari bulan Januari sampai Maret. Kemudian kolaborasi dengan kementerian/lembaga itu dari bulan April sampai dengan Juni," ujarnya.
Menurut Arifah, kebijakan KLA ini mulai digagas pada 2006, lalu diberikan penghargaan pertama kali pada 2011. Dengan acara ini, Arifah berharap Kota/Kabupaten dapat memberikan pemenuhan serta perlindungan untuk anak-anak Indonesia pungkasnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
