MADIUN (Lentera) -DPRD Kota Madiun menyoroti anggaran tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) senilai Rp 4,02 miliar dalam Perubahan APBD 2025. Salah satu pos belanja yang menjadi perhatian adalah pengadaan videotron senilai Rp 2,6 miliar.
Fraksi Gerindra–Nasdem mempertanyakan urgensi dan manfaat pengadaan layar digital raksasa itu terhadap kinerja program e-Government.
“Biayanya cukup besar. Apa relevansi belanja videotron Rp 2,6 miliar dengan program e-Government?” ujar juru bicara Fraksi Gerindra–Nasdem, Citra Kristin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi atas nota keuangan Wali Kota Madiun, beberapa waktu lalu.
Fraksi gabungan ini juga menyoroti pengadaan server senilai Rp 700 juta per unit yang dinilai jauh di atas harga pasar.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Madiun Maidi, melalui Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun dalam rapat paripurna, Jumat (8/8/2025), menyatakan videotron akan digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kebijakan, layanan publik, dan capaian pembangunan daerah.
Menurutnya, pengadaan ini sejalan dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.
Terkait harga server, Maidi menjelaskan anggaran digunakan untuk pembelian perangkat server storage berkapasitas dan spesifikasi tinggi yang akan menampung serta mengelola seluruh data pemerintahan secara terpusat. Pengadaan, katanya, dilakukan melalui e-katalog LKPP dan sudah sesuai kebutuhan teknis.
Pembahasan Perubahan APBD 2025 masih menyisakan satu tahap, yakni rapat paripurna pandangan akhir fraksi sekaligus pengesahan Perda.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo|Editor: Arifin BH
