JAKARTA (Lentera) -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto tidak mengenakan pakaian adat saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Prasetyo, keputusan Presiden menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bukan berarti mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.
“Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dia memastikan bahwa Presiden tetap akan mengenakan pakaian adat pada upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8).
“Daerahnya? Oh, jangan dong, ada beberapa alternatif. Biar itu jadi surprise,” kata Prasetyo saat ditanya jenis pakaian ada yang akan dikenakan Presiden.
Prasetyo menambahkan, pakaian adat tersebut akan digunakan saat rangkaian acara di Istana, bukan pada agenda Sidang Tahunan MPR maupun pidato kenegaraan Presiden saat penyampaian laporan atas RUU APBN 2026.
Mengutip Antara, tradisi penggunaan pakaian adat daerah oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR mulai menjadi sorotan publik sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Sejak pertama kali menghadiri sidang tersebut pada 2017, Jokowi secara konsisten mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia.
Tradisi ini dimaksudkan untuk menampilkan kekayaan budaya nusantara di forum kenegaraan yang disaksikan luas oleh masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi negara terhadap keberagaman suku dan tradisi di Tanah Air.
Setiap tahun, pilihan busana adat Jokowi selalu menjadi topik hangat, media massa maupun media sosial, karena kerap disertai cerita dan makna filosofis di baliknya.
Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi telah mengenakan berbagai busana adat, mulai dari pakaian adat Bugis, Suku Baduy, hingga pakaian adat dari Kalimantan dan Papua (*)
Editor: Arifin BH
