SURABAYA (Lentera) — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah serta memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Sabtu (16/8/2025).
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Mohammad Nasih Aschal, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi belanja wajib, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, ia mengingatkan agar pengalokasian dilakukan dengan perhitungan yang matang.
“Badan Anggaran sependapat dengan inisiatif Pemprov untuk memastikan tercapainya mandatory spending, tapi harus tetap berdasarkan prinsip cost and benefit agar tidak mubazir,” ungkap pria yang akrab disapa Ra Nasih, Sabtu (16/08/2025).
Selain itu, Banggar juga meminta agar Komisi DPRD bersama OPD mitra mencermati kebijakan belanja pegawai agar tetap dalam batas wajar. Tujuannya agar efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Kerangka pengendalian belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen harus bisa dilaksanakan efektif, tapi pelayanan publik jangan sampai terganggu,” ujarnya.
Banggar juga mendorong percepatan realisasi belanja modal yang produktif, terutama untuk pembangunan infrastruktur publik yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.
“Kami mendukung peningkatan belanja modal, tapi harus fokus pada pembangunan yang memberi multiplier effect tinggi, seperti jalan, irigasi, dan sarana pendidikan maupun kesehatan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
