JAKARTA (Lentera) - Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal memastikan aksi buruh yang dipusatkan di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR siang ini, tidak berjalan anarkis.
"Kami pastikan semua berjalan dengan aman dan kondusif. Ini merupakan aksi damai dan kalau ada pertemuan dengan DPR, kami tidak menolak," kata Said di Jakarta mengutip Antara, Kamis (28/8/2025).
Dia mengatakan tidak ada rencana pertemuan dengan DPR, namun buruh tetap melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR untuk menyampaikan aspirasi mereka.
"Tapi karena ini aksi aspirasi, kami tidak mengharuskan bertemu dengan DPR RI," ujar Said.
Setelah aksi unjuk rasa, sambung dia, pihaknya akan menggunakan strategi konsep lobi aksi yang sudah disiapkan terkait sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), salah satunya sistem pengupahan.
"Kemudian kami akan lobi. Jika tidak berhasil, kami akan lakukan nanti setelah aksi hari ini. Kami akan kirim perwakilan pada pekan depan atau mungkin 10 hari kemudian," tutur Said.
Jika usulan itu tidak juga dijalankan, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa, bahkan mogok kerja di seluruh sektor industri.
"Dari pada joget-joget, mending kami semua mogok nasional dan turun ke jalan," tegas Said.
Sebelumnya, dia menyebutkan sebanyak 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto pada Kamis.
"Hari ini, Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang," sebut Said.
Dia mengatakan seluruh peserta aksi tersebut tiba di gerbang gedung DPR/MPR pada pukul 11.00 WIB, untuk menyuarakan sejumlah aspirasi buruh kepada pemerintah.
Menurut dia, aksi buruh itu juga dilakukan serentak di sejumlah daerah, di antaranya Bandung, Makassar, Aceh, Serang, Surabaya, Semarang, Medan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Morowali dan daerah lainnya.
"Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini," jelas Said.
Dia menuturkan aksi yang meluas di seluruh Indonesia itu, diorganisir oleh Partai Buruh, Serikat Buruh, serta mahasiswa, baik yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya.
"Aksi hari ini aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami akan menjaga aksi ini kondusif karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI," tegas Said.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
Aksi ini merupakan momen strategis bagi kaum pekerja, untuk menyampaikan aspirasi secara nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan.
Adapun tuntutan utama pada aksi ini, diantaranya kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen mulai tahun 2026. Penghapusan outsourcing, mereka mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021. Pembentukan satgas pencegahan PHK, teformasi pajak perburuhan dan legislasi pro-pekerja.
Editor: Arief Sukaputra
