SURABAYA (Lentera)– Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memberikan kebijakan belajar dari rumah (BDR) bagi siswa pada 1–5 September 2025.
Langkah ini sebagai antisipasi potensi meluasnya aksi massa lanjutan di berbagai daerah.
Pengurus LPA Jatim, Isa Anshori, mengatakan saat ini beredar luas informasi di media sosial terkait rencana aksi unjuk rasa bertajuk seruan aksi demo serempak di Jakarta.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran aksi serupa menjalar ke sejumlah wilayah, termasuk Surabaya dan Jawa Timur.
“Belajar dari pengalaman, aksi massa tanpa koordinator yang jelas sering menimbulkan kerentanan sosial dan bisa berujung pada tindakan kekerasan. Situasi seperti ini berpotensi membahayakan anak-anak dan remaja jika mereka beraktivitas di luar rumah tanpa pengawasan,” kata Isa, Minggu (31/8/2025).
Isa menegaskan, langkah preventif menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan anak. Untuk itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kota Surabaya menyusun kebijakan khusus agar siswa bisa tetap belajar dari rumah dengan metode daring atau penugasan mandiri.
“Ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan anak-anak dari potensi kerumunan dan gesekan sosial, tanpa mengganggu capaian akademik mereka,” tegasnya.
Selain itu, Isa meminta Dispendik Jatim segera mengeluarkan imbauan resmi kepada sekolah untuk menyiapkan skema pembelajaran alternatif. Ia juga mengajak orang tua agar terlibat aktif mendampingi anak-anak selama belajar di rumah.
“Keterlibatan orang tua menjadi kunci keberhasilan BDR. Pastikan anak tetap fokus belajar, mendapat pendampingan, serta dijauhkan dari paparan situasi sosial yang tidak kondusif,” ujarnya.
Lebih jauh, Isa mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas lingkungan agar anak-anak tidak terseret dalam aksi unjuk rasa, baik sebagai peserta maupun korban.
“Anak-anak berhak atas rasa aman dan terbebas dari trauma akibat kekerasan di ruang publik. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
