Surabaya - Progres realisasi pencairan alokasi Dana Desa di Jatim sampai dengan 24 Agustus 2020 sudah mencapai Rp 5,971 Trilliun atau 78,87%. Realisasi tersebut dari total anggaran yang didapat yaitu Rp 7,570 triliun untuk 7.724 Desa.
Sedangkan Progress salur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk bulan Pertama sebesar Rp 517,89 miliar (99,96 %), bulan kedua Rp 513,46 miliar (98,47 %), bulan ketiga Rp 441,43 miliar (81,66%), bulan keempat Rp 16,9 miliar (7,64%), dan bulan kelima Rp 2,3 miliar (0,88%).
Secara keseluruhan BLT DD telah diberikan kepada 863.151 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 2 kabupaten yang sudah salur 100 % DD sampai hari ini yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung.
Dalam rangka pemulihan ekonomi masa Pandemi covid-19, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diberikan kepada keluarga miskin selama 6 bulan dengan rincian 3 bulan pertama masing-masing Rp 600 ribu dan 3 bulan kedua Rp 300 ribu rupiah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa terkait dengan seluruh bantuan sosial maupun program jaring pengaman sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah bisa efektif mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi covid-19, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan rekonsoliasi.
Sebelumnya, empat hari yang lalu Pemprov Jatim menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), hari ini Selasa (25/8/2020) giliran Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang digelar di Hotel Dafam Surabaya.
Rekonsiliasi ini diikuti oleh 145 Tenaga Ahli ProgramPemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota seJawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Desa PDTTHubungan Antar Lembaga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian DesaPDTT.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskanrekonsiliasi ini penting untuk bisa menyingkonkan program lintas elemen agarbisa saling bersinergi, berkolaborasi dengan satu tujuan bisa mengentaskanmasyarakat Jawa Timur dari belenggu kemiskinan.
Selain itu Khofifah juga menyebut rekonsiliasi inibertujuan untuk mensinergikan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, maupunpemerintah daerah sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakatterdampak Pandemi covid-19 agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnyaoleh masyarakat.
“Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa danDinas Sosial, Pendamping Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisabersinergi, berkolaborasi. Kalau bahasa saya harus ‘nyekrup’ agar program yangmasuk ke desa khususnya Bansos Tunai dapat tepat sasaran, tepat manfaat dantepat jumlah” terang Khofifah.
Sebagaimana diketahui bahwa pandemi covid-19 telahmenyebabkan pelemahan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan di22 provinsi termasuk di Jawa Timur.
Padahal pemerintah telah banyak menyalurkan bantuankepada masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan baik melalui KementerianSosial maupun Kementerian Desa PDTT seperti Dana Desa (DD), Program KeluargaHarapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan lainnya.
“Tentu kita wajib untuk melakukan evaluasi apa kira-kirayang kurang tepat terhadap upaya-upaya yang sudah kita lakukan lalu kita carisolusi bersama agar intervensi berikutnya lebih signifikan hasilnya,” tegasKhofifah.
Lebih lanjut perempuan yang juga mantan Menteri Sosialini menyebut bahwa ada salah satu program yang sudah ‘nyekrup’ antara programdari pemerintah pusat dengan program Pemprov Jatim.
Yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Program JatimPuspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM)PKH yang telah mengalami graduasi akan dilanjutkan dengan Program Jatim Puspa.
ProgramJatim Puspa ini diwujudjan melalui pemberian bantuan modal sebesar
Rp.2.500.000,- per KPM PKH yang telah graduasi untukmembangun kewirausahaan. “Saya berharap agar sinkronisasi program seperti PKHdengan Jatim Puspa bisa dilanjutkan dengan sinkronisasi program yang lain. Agarkemiskinan bisa kita turunkan, dan laju ekonomi masyarakat kita bisa kembaliberjalan lancar,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini, secara khusus Gubernur Khofifah jugamenitipkan 30.000 masker kepada para Pendamping Desa yang hadir untuk dibagikankepada warga desa di wilayah pendampingannya masing-masing.
Ia juga sekaligus menitipkan pesan agar para pendamping desa mampu menjadi mediator sosialisasi Pentingnya Penggunaan Masker sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran covid-19 di Jawa Timur. (ufi/ist)
.jpg)
