SURABAYA (Lentera)– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,5 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat aksi massa akhir Agustus lalu mendapat sorotan dari DPRD Surabaya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengingatkan agar kerusakan fasum tidak selalu ditutup dengan dana APBD.“Kalau semua perbaikan fasum yang rusak ditutup dengan APBD, lama-lama anggaran daerah akan semakin terbebani. Pemkot perlu memikirkan solusi jangka panjang, salah satunya dengan mengasuransikan aset-aset publik yang rawan kerusakan,” kata Achmad, Rabu (9/9/2025).
Politisi dari Fraksi Golkar ini menilai, skema asuransi bisa menjadi instrumen proteksi agar APBD tidak terkuras untuk biaya perbaikan mendadak.
“Ini bisa dimasukkan dalam anggaran perawatan sehingga ketika terjadi kerusakan, pembiayaan perbaikannya lebih jelas,” tambahnya.
Selain asuransi, Achmad juga mendorong Pemkot memperluas kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Banyak perusahaan besar di Surabaya yang bisa diajak bergandengan tangan. CSR bisa diarahkan untuk membantu perbaikan maupun pemeliharaan fasum. Dengan begitu, beban APBD bisa lebih ringan dan bisa difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir,” jelasnya.
Meski demikian, Achmad tetap mengapresiasi langkah cepat Pemkot memperbaiki fasum yang rusak. "Keterlibatan stakeholder swasta juga mencerminkan semangat gotong royong warga Surabaya," tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut total kerugian akibat aksi massa mencapai Rp4 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp2,5 miliar ditanggung Pemkot melalui APBD, sementara sisanya diperbaiki oleh stakeholder swasta.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
