MALANG (Lentera) - DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyusun kajian jalur rawan macet. Hal ini bertujuan untuk mendukung operasional Bus Transjatim koridor Malang Raya, yang direncanakan mulai mengaspal pada Oktober 2025.
"Pemkot Malang bisa membuat usulan berbasis kajian. Mulai dari kondisi lebar jalan, jalur yang rawan macet, hingga kebutuhan konsumen terhadap angkutan umum. Hal ini kan bisa menjadi masukan bagi Pemprov selaku pihak yang berwenang mengoperasikan Transjatim," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, Rabu (10/9/2025).
Diketahui, Bus Transjatim akan singgah di dua terminal di Kota Malang, yakni Terminal Landungsari Kecamatan Lowokwaru dan Terminal Hamid Rusdi di Kecamatan Kedungkandang.
Terkait rute, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyatakan hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai rute-rute Bus Transjatim koridor Malang Raya.
Namun dari pantauan di lapangan, kemacetan menuju Terminal Landungsari kerap terjadi di Jalan Gajayana hingga lampu merah pertigaan Dinoyo. Titik macet juga sering muncul di kawasan simpang Universitas Brawijaya dan Jalan Soekarno-Hatta.
Sementara itu, menuju Terminal Hamid Rusdi, jalur rawan macet biasanya terjadi di flyover Mergosono, kemudian di Jembatan Kedungkandang, serta di Jembatan Sawojajar.
Dito mengatakan, kajian-kajian tersebut juga dapat mendukung upaya integrasi antar moda transportasi. Salah satunya, yakni rencana melibatkan angkutan kota (angkot) sebagai feeder atau angkutan pengumpan. Yang akan menghubungkan masyarakat dengan titik pemberhentian Bus Transjatim.
Menurut Dito, integrasi layanan transportasi publik diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Selain jalur dan feeder, Dito juga menilai Pemkot Malang dapat menyiapkan fasilitas penunjang berupa gedung parkir di kawasan strategis. Fasilitas tersebut nantinya terkoneksi dengan rute Bus Trans Jatim untuk memudahkan mobilitas warga.
"Misalnya di Jalan Veteran dan Jalan Soekarno Hatta. Kalau ada masyarakat yang mau ke Kayutangan, mereka bisa memarkir kendaraan lalu melanjutkan perjalanan menggunakan bus," paparnya.
Ditambahkannya, jika operasional Transjatim ditopang dengan skema yang matang, masyarakat akan memiliki alternatif transportasi yang layak. Di sisi lain, keberadaan sopir angkot juga tetap diperhatikan dalam sistem transportasi terintegrasi.
"Ini kebutuhan urgen. Kami mengharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor:Widyawati
