JAKARTA (Lentera)– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah masih melakukan pendalaman terkait kebijakan cukai rokok. Termasuk pengusutan dugaan adanya praktik manipulasi maupun pemalsuan pita cukai.
Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025), Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan karena kajian masih berjalan.
“Saya harus pelajari lebih detail. Katanya ada permainan di cukai rokok, tapi saya ingin tahu di bagian mana dan bagaimana mekanismenya,” ujar Purbaya ketika dimintai tanggapan mengenai wacana penundaan kenaikan tarif cukai rokok pada 2026.
Ia menambahkan, potensi penerimaan negara bisa meningkat signifikan apabila peredaran cukai palsu dapat diberantas melalui perbaikan sistem pengawasan.
“Kalau bisa dibereskan, misalnya cukai ilegal bisa dihapus, berapa besar tambahan pendapatan negara yang bisa diperoleh? Dari sana baru kita bisa menentukan langkah berikutnya,” jelasnya.
Menurutnya, arah kebijakan lanjutan akan sangat bergantung pada hasil studi serta temuan di lapangan.
“Semua akan diputuskan berdasarkan analisis dan data yang kita kumpulkan,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025, isu penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyoroti kondisi industri rokok besar seperti Gudang Garam yang tengah menghadapi tekanan, termasuk dampaknya terhadap nasib pekerja. Ia mengingatkan agar kenaikan tarif cukai tidak dilakukan secara berlebihan karena berisiko menekan segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Sebagai alternatif, Harris mengusulkan agar pemerintah memperkuat pengawasan rokok ilegal ketimbang hanya mengandalkan kenaikan tarif untuk menambah penerimaan negara.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
