SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono Kanang, menyoroti peran strategis PT Pertamina (Persero) dalam menjaga ketahanan energi nasional, sebagai BUMN energi Pertamina memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia dan harus mampu mengelola amanat negara secara maksimal, khususnya di sektor hulu.
“Saya sepakat bahwa maksimalisasi di hulu ini penting. Kemampuan fleksibilitas di hilir adalah kunci utama. Negara ini tulang punggungnya salah satunya ya Pertamina. Kalau Pertamina ini tidak mampu mengelola apa yang diberikan pemegang saham, maka negara ini juga bisa ambruk,” ujar Kanang, Senin (15/09/2025).
Kanang yang juga Wakabid Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengingatkan insiden dugaan pengoplosan BBM yang mencuat pada Februari 2025, kejadian tersebut sebagai masa kelam yang perlu dijadikan pelajaran.
“Kita pernah alami masa kelam saat pengoplosan BBM muncul ke permukaan,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik, Kanang turut mengapresiasi kinerja keuangan Pertamina pada semester pertama 2025. Berdasarkan data hingga Juli 2025, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar Rp 672 triliun atau setara USD 40,9 miliar.
“Pendapatan sebesar itu artinya operasional mampu jalan, dan kita sebenarnya ada sisa untuk dividen jika efisiensi dilakukan. Ini menunjukkan potensi luar biasa jika dikelola dengan benar,” katanya.
Pertamina juga mencatat EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) sebesar USD 6,2 miliar atau sekitar Rp 102 triliun. Sementara itu, kontribusi kepada negara melalui pajak, PNBP, dan dividen tercatat sebesar Rp 225,6 triliun pada periode Januari hingga Juli 2025.
Namun di tengah kinerja positif tersebut, Kanang tetap menekankan perlunya langkah konkret dalam memperkuat sektor hulu dan hilir migas. Ia mempertanyakan sejauh mana sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan Pertamina dalam mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi migas.
“Kita harus tahu sejauh mana sinergi ini berjalan. Jangan sampai kita bicara hilirisasi, tapi kenyataannya kita justru impor karena produksi dalam negeri dianggap menurun,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap kebijakan dan distribusi energi, serta menjaga integritas Pertamina sebagai mitra utama koperasi dan sektor UMKM dalam distribusi BBM dan LPG.
Lebih lanjut, Kanang meminta pemerintah dan Pertamina untuk tidak melupakan pelajaran dari berbagai krisis energi sebelumnya.
“Kalau sekarang tidak hati-hati, kelengahan kecil bisa berdampak besar. Pertamina harus satu napas dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: AIs
