PALANGKA RAYA (Lentera) – Sejumlah guru dari salah satu Sekolah Dasar di Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya menyampaikan proses, terhadap menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar gizi.
Menanggapi protes ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery mengatakan apa yang disampaikan para guru tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.
“Program ini ditujukan untuk pemenuhan gizi anak sekolah, karena itu harus dibuktikan dengan menu yang sesuai standar gizi, bukan hanya sekadar menyediakan makanan,” papar Khemal, Sabtu (20/9/2025).
Ia menekankan, tujuan awal dari program MBG yaitu untuk memastikan anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun jika pelaksanaannya di lapangan ternyata menyajikan makanan dengan kualitas yang rendah, maka manfaat dari program MBG akan hilang, bahkan bisa menimbulkan permasalahan baru.
Khemal juga menyarankan agar kontrak kerjasama dengan pihak penyedia makanan ditinjau ulang.
“Jika sudah ada laporan dari guru dan keluhan orang tua, berarti sistem pengawasan masih lemah, jangan sampai anak-anak yang jadi korban akibat kelalaian kita,” ucapnya.
Menurut para guru di SD Tangkiling, menu MBG yang disajikan kerap hanya berupa lauk sederhana dengan porsi kecil, jauh dari kombinasi gizi seimbang yang semestinya terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, dan buah.
"DPRD akan terus mengawal jalannya program MBG di Palangka Raya agar benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
Khemal juga meminta transparansi dari Pemkot terkait anggaran, kontrak penyedia jasa, serta standar menu yang disarankan.
Ia menambahkan, masyarakat berhak tahu berapa biaya per porsi dan patokan menu standarnya, jika tidak sesuai, ini merupakan bentuk pemborosan anggaran.
"Program MBG jangan dijadikan proyek coba-coba, karena ini menyangkut masa depan generasi masa depan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: AIs
