SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemperintah Provinsi Jawa Timur agar program Millenium Job Center (MJC) dapat dimaksimalkan untuk menekan tingginya angka pengangguran terbuka (TPT).
Sebab, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Hj. Wara Sundari Renny Pramana, selama ini program MJC belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan secara fundamental di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Program ini lebih banyak menekankan pelatihan digital dan kerja berbasis proyek dalam pengembangan hasil UMKM. Namun belum menyasar sektor riil seperti pertanian dan industri manufaktur yang sejatinya menjadi penyerap tenaga kerja terbesar,” ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Minggu (21/09/2025).
Berdasarkan data BPS Jawa Timur per Februari 2025, TPT di Jatim mencapai 3,61 persen atau setara 894,5 ribu orang. Meski menurun dibanding Agustus 2024 sebesar 4,19 persen, jumlah tersebut tetap menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan pengangguran terbesar ketiga di Indonesia.
"Sehingga ini perlu disikapi. Dan program MJC harus menjadi salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka," tegas perempuan yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur.
Ia juga mengingatkan bahwa MJC merupakan bagian dari program Nawa Bhakti Satya Jatim Kerja, yang tujuannya memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi di Jawa Timur.
Namun, menurut Bunda Renny, persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah soal jangkauan. Peserta MJC masih didominasi kalangan muda perkotaan dengan akses internet dan perangkat memadai. Sementara pemuda desa, lulusan SMK, dan pekerja korban PHK belum banyak tersentuh.
“Kalau tidak diperluas, MJC hanya akan dinikmati sebagian kelompok, bukan menjadi solusi menyeluruh bagi persoalan pengangguran di Jatim,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti minimnya integrasi program MJC dengan roadmap ketenagakerjaan nasional. Sinkronisasi, lanjutnya, sangat penting agar MJC tidak berjalan sendiri, melainkan sejalan dengan target pembangunan pemerintah pusat.
Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain mereorientasi program MJC agar lebih menyasar sektor riil, memperluas akses bagi pemuda desa, korban PHK, dan lulusan SMK, serta memastikan investasi yang masuk ke Jawa Timur adalah investasi berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
“Kami mendukung upaya pemberdayaan generasi muda, tapi jangan hanya sebatas pelatihan tanpa kepastian kerja. Yang paling penting, program ini harus memberi peluang nyata agar anak-anak muda dan mereka yang terkena PHK di Jawa Timur bisa bekerja dan berdaya di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas politisi perempuan dari daerah pemilihan (dapil) Kediri ini. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
