JAKARTA (Lentera) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG), kepada sekolah sebagai langkah mencegah terjadinya kasus keracunan.
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," kata Yahya kepada wartawan di Jakarta diberitakan Antara, Senin (22/9/2025).
Menurut dia, penunjukan pihak sekolah sebagai penyedia Makan Bergizi Gratis dapat lebih menjamin kualitas dan menjaga kesegaran makanan untuk para siswa.
"Akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya," kata dia.
Diketahui, sejak Januari hingga September 2025, terdapat sekitar 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengan. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
Selain masalah keracunan, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN. Diketahui, anggaran MBG hingga September hanya terserap Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari alokasi Rp71 triliun.
Padahal, kata dia, klaim pelaksanaan MBG telah berlangsung di 38 provinsi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 22 juta.
Yahya pun mendesak, pemerintah untuk segera memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran MBG. Ia juga menyarankan, agar BGN membuka kanal pengaduan publik dan memastikan akuntabilitas belanja agar hak anak untuk memperoleh makanan bergizi dan aman benar-benar terpenuhi.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati.
Hidayati menekankan, pentingnya peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG.
Ia menambahkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat besar kepada BGN untuk menjalankan program prioritas nasional melalui MBG. Sehingga SPPG berperan vital, untuk mewujudkan MBG yang dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat imbuhnya.
Editor: Arief Sukaputra
