Surabaya – Dalamnota Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2020 yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah IndarParawansa diketahui bahwa terjadi perubahan pendapatan daerah yang berkuranghingga Rp3.527.238.799.367. Hal ini tentu berpengaruh terhadap anggaran belanjaProvinsi Jatim.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Pranaya YudhaMahardika menjelaskan ada perubahan anggaran pendapatan daerah yang lebih kecildari perubahan belanja daerah mengakibatkan perubahan defisit, yaitu yangsemula defisit Rp2.167.912.389.624 berubah menjadi sebesarRp4.333.389.489.882,39 sen atau bertambah sebesar Rp2.165.477.100.258,39.
“Menyikapi kondisi ini, yaitu kita masih fokus padapenanganan dampak pandemik virus Covid-19, maka Badan Anggaran meminta agarbelanja daerah pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 lebih diperioritaskanpada bidang Kesehatan serta dampak lainnya seperti ekonomi, sosial danpendidikan,” tandasnya dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2020).
Sementara itu, anggota Fraksi Nasdem DPRD Jatim, A IwanZunaih menyadari bahwa dengan kondisi saat ini maka dibutuhkan recovery ekonomi.Namun demikian yang penting adalah konsep dari upaya tersebut. Salah satu yangmenjadi gambaran Gus Iwan untuk bisa dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah denganmembangun infrastruktur ekonomi terlebih dulu. Dia mencontohkan denganmelakukan area-area ekonomi, perkumpulan ekonomi masyarakat kecil yang tentunyatidak berbenturan dengan protokol kesehatan.
Politisi asal Lamongan ini juga meminta pada Pemprov Jatim untukmenyentuh sektor pertanian. Menurutnya, selama ini sektor pertanian memangtidak terlalu terdampak dengan pandemik Covid-19 ini, namun demikian tetapmembutuhkan sentuhan serta solusi dari pemerintah. Diantaranya denganmemberikan bantuan secara langsung serta memberikan kemudahan dalam aksespenjualan hasil pertanian mereka.
Terkait dengan berkurangnya target pendapatan daerah, GusIwan berharap supaya pemerintah masih bisa mendongkrak pendapatan pajak hinggaakhir tahun nanti. Hal ini sebagai upaya untuk memperkecil berkurangnya targetpendapatan daerah Provinsi Jatim akibat pandemik Covid-19. Meski demikian,peningkatan pendapatan pajak daerah juga bergantung pada kondisi keuanganmasyarakat.
“Fokusnya itu tadi, memang untuk menggenjot kembalipendapatan masih bisa dilakukan. Artinya potensi untuk meningkatkan pendapatanitu masih ada. Tapi, kalau ekonomi masyarakat seperti ini ya masih susah, dan yangdidahulukan yaitu pemulihan ekonomi, tapi bagaimana caranya?” katanya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, BasukiBabussalam menjelaskan meski pada rancangan perubahan anggaran tersebut lebihfokus pada kesehatan dan pemulihan ekonomi, namun pemerintah juga diminta untuktidak mengabaikan pembangunan yang lainnya. Diantaranya adalah perbaikan jalanjalan yang rusak. “Kalau tidak bisa membangun yang baru, maka masyarakatmungkin bisa mafhum. Terus kemudian transportasi jangan sampai tertanggu dankebutuhan masyarakat dalam konteks perekonomian dan lainnya tidak tersuport.Hal ini harus menjadi kesepakatan bersama dan ini yang kita sampaikan ke eksektifatas nama fraksi PAN,” tandasnya.
Dia menambahkan bahwa penanganan kesehatan juga penting danmenjadi perioritas. Meski demikian jangan sampai program yang lain terabaikan. Karenaitu, lanjutnya, dalam rapat koordinasi banggar dengan tim ekskutif Fraksi PAN menyampaikanjangan sampai ada kegagapan, sehingga sektor-sektor yang seharusnya menjadipenangung jawab pemerintah provinsi ini tidak tertangani dengan baik.
Disatu sisi, Basuki mengatakan pada prisipnya memang adapenurunan pendapatan target yang telah ditetapkan. “Dengan segala kondisidinamika pandemik yang ada, maka sebagaimana arahan Pak Presiden untuk bangkitdari pandemik, dalam rapat banggar mengingatkan dan meminta tolong ibarat inisebagai kesatuan kebutuhan, maka kebutuhan primer dan pokok tidak boleh dielakkan.Kita punya kewajiban yang sifatnya asasi yang tidak boleh memunculkan kesan Pemprovtidak hadir dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
Dia menandaskan pada masa pandemik ini menjadi sebuah situasiyang harusnya dihadapi. Namun demikian, lanjutnya, yang jauh lebih pentingadalah sistem pemerintahan harus jalan dan masyarakat harus terbantu. Kemudiansemua hal yang bisa diberikan untuk masyarakat tetap harus diberikan.
Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadimengatakan, melihat kondisi pandemi seperti ini maka bisa memaklumi kalau pendapatantidak sesuai target. Meski demikian, dia meminta supaya harus tetap dimaksimalkanjangan sampai koreksi itu prosentasinya besar.
“Ini tadi rapat dengan komisi C, dari data Bapeda, kalaudibandingkan dengan daerah lain di Jawa koreksi kita paling kecil, DKI kalaugak salah 50%, Jabar 40%, Jateng 38% dan Jatim dikisaran 31 % koreksi dari tergetpendapatan. Sudah barang tentu mewakili Fraksi PKB kami berharap target pendapatantetap bisa dimaksimalkan di perubahan APBD 2020 ini, karena kebutuhan untukbelanja sudah pasti,” katanya.
Terkait dengan fokus pemulihan ekonomi, Fauzan menjelaskanbahwa hal itu tetap harus diperioritaskan. Sebab, masuk di new normal ini semuaberjalan dengan normal namun tetap harus dalam kewaspadaan bahwa ancamanpendemi itu masih nyata. “Kita harus berdampingan dengan virus itu, karena kitaharus tetap keluar dan berakitifitas memastikan roda ekonomi tetap berjalan,”katanya.
Dia juga merasa optimis dengan sisa waktu yang ada, Pemprov Jatim masih bisa untuk memperkecil berkurangnya pendapatan daerah. Demikian juga dengan upaya untuk recovery ekonomi juga masih sangat memungkinkan dilakukan. (ufi)
.jpg)
