SURABAYA (Lentera) – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, memberikan respon terhadap rencana pembentukan badan otoritas sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah Madura.
Menurutnya, skema apa pun yang dipilih oleh pemerintah pusat akan menjadi jawaban atas ketertinggalan pembangunan di Pulau Garam.
“Sebagai wakil masyarakat Madura, dalam bentuk skema apapun kami tetap mendukung, karena ini merupakan akselerasi pembangunan di Madura,” ungkap Abdul Halim, Kamis (25/09/2025)
Politisi Partai Gerindra tersebut, menilai bahwa pembentukan badan otoritas serupa telah terbukti berhasil di wilayah lain seperti Batam. Ia mencontohkan, kemajuan Batam tidak lepas dari peran badan otoritas yang mampu mendorong pembangunan secara cepat dan terstruktur.
“Sudah sekitar 16 tahun Suramadu berdiri, tetapi sampai hari ini belum ada proses pembangunan yang signifikan di Madura,” tegasnya.
Jika badan otoritas benar-benar direalisasikan, Halim meyakini dampaknya akan sangat luas. Pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan menjadi beberapa potensi manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat Madura.
“Multiplayer efeknya ke mana-mana, termasuk menjawab persoalan kesenjangan antarwilayah. Secara indeks pembangunan manusia, Madura selalu berada di urutan terakhir dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” tuturnua.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura (BPWS). Lembaga tersebut dinilai tidak mampu menjalankan peran optimalnya selama lebih dari satu dekade berdiri.
“Pelajaran penting bagaimana badan yang nanti dibentuk benar-benar efektif dan bisa melakukan akselerasi pembangunan di Madura,” terangnya.
Halim juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memaksakan bentuk atau model kelembagaan tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menentukan skema terbaik demi kemajuan Madura.
“Yang penting ada langkah nyata untuk pembangunan Madura,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
