SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, minta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) lebih optimal dalam menjalankan peran strategisnya. Ini detelah pencabutan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.
Puguh menyebut keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mencabut aturan tersebut sebagai langkah positif yang memberi angin segar bagi dunia olahraga nasional.
“Aturan itu secara tidak langsung menurunkan posisi KONI dengan meleburkannya ke Dispora. Padahal KONI selama ini menjadi wadah penting dalam pengembangan olahraga nasional,” ungkap Puguh, Minggu (28/9/2025).
Politisi PKS tersebut juga menilai Permenpora 14/2024 bertentangan dengan Olympic Charter yang menekankan independensi organisasi olahraga.
“Dengan adanya intervensi melalui Permenpora 14/2024, independensi pengelolaan olahraga jadi hilang. Termasuk aturan yang melarang cabang olahraga mengakses dana APBN maupun APBD, jelas ini merugikan dunia olahraga kita,” terangnya.
Puguh berharap KONI di semua tingkatan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ekosistem olahraga dan mencetak atlet berprestasi.
“Kita punya 280 juta penduduk Indonesia, dengan 41 juta di Jawa Timur. Potensi lahirnya atlet berbakat sangat besar. Saya berharap KONI Jawa Timur dan KONI kabupaten/kota benar-benar mengoptimalkan peran sebagai wadah lahirnya atlet-atlet berprestasi, sehingga mampu mengharumkan nama Jawa Timur dan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, banyak pihak menilai aturan ini mereduksi kewenangan federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Bahkan, regulasi tersebut melarang federasi serta KONI menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendanaan mereka.
Reporter: Pradhita/Editor: Widyawati
.jpg)
