JAKARTA (Lentera) - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Sabtu (27/9/2025), untuk meminta laporan terkait perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu atensi Prabowo kepada Dadan adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG harus dipimpin chef terlatih.
"Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa keprihatinan atas berbagai insiden yang terjadi. Dia menegaskan perlunya peningkatan tata kelola sekaligus memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan," kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
"Pak Presiden juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat."
Prabowo, kaya Dadan, berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta tepercaya.
Sementara itu, dalam laporannya, Dadan menyampaikan bahwa jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit. "Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat," ucap Dadan.
Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang," ujarnya.
Kata Menko Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG kini diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Hal ini dilakukan sebagai sebuah langka evaluasi maraknya kasus keracunan anak akibat makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulhas menyebut SLHS selama ini hanya bersifat syarat. Namun, pasca banyaknya insiden, sertifikasi ini menjadi wajib.
"Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi syarat, tetapi pasca kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS, harus," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).
Menurut Zulhas, hal ini menjadi salah satu yang utama. Sebab, jika tidak, peristiwa keracunan ini akan terus kembali terulang.
Selain sertifikasi itu, Zulhas menambahkan, seluruh SPPG akan dievaluasi. Evaluasi itu akan meliputi kualitas juru masak, serta alur air bersih hingga limbah.
"Kemudian diperintahkan semua kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini," ujar Zulhas.
"Pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait harus aktif, tidak harus menunggu tapi aktif melakukan pengawasan," lanjut dia.
Dalam konpers kali ini, hadir pula sejumlah menteri kabinet Merah Putih. Ada Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, hingga Kepala BGN Dadan Hindayana.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
