NEW YORK (Lentera) – Korea Utara kembali memperlihatkan sikap keras terkait kepemilikan senjata nuklir di hadapan dunia internasional. Dalam pidatonya di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wakil Menteri Luar Negeri Korut Kim Son Gyong menegaskan Pyongyang tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya, meskipun pintu diplomasi dengan negara lain tetap terbuka.
Kim Son Gyong yang hadir langsung di markas besar PBB, New York, memanfaatkan kesempatan langka itu untuk menekankan bahwa desakan denuklirisasi terhadap negaranya dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan. “Denuklirisasi atas DPRK sama saja dengan menuntut kami menyerahkan hak hidup dan kedaulatan, sekaligus melanggar konstitusi,” ucapnya dikutip Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan bahwa program nuklir bukan sekadar alat militer, melainkan sudah menjadi bagian dari hukum negara, kebijakan nasional, dan simbol kekuatan berdaulat Korea Utara. “Dalam kondisi apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini,” tegas Kim.
Meski begitu, Korut tetap menyatakan terbuka untuk berunding, terutama dengan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un, melalui laporan kantor berita resmi KCNA, disebut bersedia berdialog dengan Washington asalkan persenjataan nuklir tetap bisa dipertahankan. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa Pyongyang tetap ingin menjaga ruang komunikasi, meski dengan syarat yang ketat.
Korea Utara sendiri telah mengembangkan senjata nuklir sejak awal 2000-an. Uji coba pertamanya dilakukan pada tahun 2006, yang kemudian memicu gelombang kecaman internasional serta pemberlakuan sanksi keras dari Dewan Keamanan PBB. Sanksi itu mencakup pembatasan perdagangan, larangan ekspor senjata, hingga pengawasan ketat atas aktivitas keuangan. Namun, meski menghadapi tekanan ekonomi bertahun-tahun, Pyongyang tetap melanjutkan program nuklirnya.
Sikap terbaru Korut di forum PBB ini dipandang sebagai sinyal bahwa negara tersebut tidak berniat mengikuti desakan internasional, sekaligus sebagai upaya memperkuat posisi tawar di kancah geopolitik. Bagi Korut, senjata nuklir bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga alat legitimasi politik dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Timur.
Dengan pernyataan tegas itu, ketegangan di Semenanjung Korea diperkirakan tetap tinggi. Dunia kini menanti respons dari Washington dan sekutu-sekutunya terkait sikap keras Korut yang kembali menutup kemungkinan denuklirisasi total, meski masih membuka sedikit ruang diplomasi.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
